- VIVA.co.id/Eduward Ambarita
VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu menggelar rapat untuk membahas pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Perwakilan pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri ikut hadir dalam rapat.
Komisi II yang membidangi kepemiluan diajak berkonsultasi mengenai sejumlah proses tahapan dan anggaran. Hal ini termasuk perbaikan ataupun penyempurnaan aturan dari pilkada sebelumnya dalam bentuk PKPU.
"Ini penting juga bagi pemerintah daerah. Jadi dia bisa penting juga bagi aparat keamanan. Tahapan ini akan menentukan banyak hal, produksi logistik dan lain- lain," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 8 Juli 2019.
Arief mengatakan, rencana dimulainya tahapan pilkada akan diselenggarakan September 2019. Diharapkan jika pada waktu itu disetujui, seluruh pihak terkait termasuk peserta pemilu menyiapkan diri.
"Mulai hari ini teman-teman sudah berkoordinasi sebenarnya membahas draf-draf penganggaran untuk pilkada di masing-masing daerah," kata dia.
Mengenai pembahasan e-Rekapitulasi, Arief mengatakan, wacana itu masih di pertemuan selanjutnya secara detail. Secara umum, ia melihat, pelaksanaan rekapitulasi suara dengan sistem elektronik juga perlu ditinjau dari kesiapan daerah.
Arif mengatakan, e-Rekap bertujuan untuk menjadikan pemilu lebih efisien dan efektif.
"Jadi bisa saja beberapa daerah mulai melakukan itu, beberapa lainnya menyusul berikutnya," kata Arief.
