58 Hakim Langgar Kode Etik

Gedung Komisi Yudisial di Jakarta.
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVA – Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY), Sukma Violetta, mengungkapkan sepanjang Januari hingga Juni 2019 institusinya telah menerima 740 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dari semua laporan tersebut, sebanyak 58 hakim diputuskan terbukti melanggar kode etik hakim. 

img_title Hakim Langgar Etik Meningkat 100 Persen, Sahroni Dorong Mutasi Besar-besaran

"Dalam satu semester ini KY sudah menindaklanjuti laporan-laporan tersebut, dan yang sudah diputuskan KY sudah 58 orang hakim yang diputuskan terbukti melanggar kode etik hakim," kata Sukma di kantor KY, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia menjelaskan keputusan KY ini akan disampaikan pada Mahkamah Agung (MA). Sebab MA yang akan menentukan dan melaksanakan pemberian sanksi.

img_title Pelanggaran 121 Hakim yang Disanksi Dibuat Sebelum Kenaikan Gaji 280 Persen

"Atas 58 putusan tersebut, tiga putusan laporan yang menyatakan pelanggaran yang dilakukan hakim adalah pelanggaran berat. Sanksinya berupa usulan diberhentikan, sudah dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH)," kata Sukma.

Ia menambahkan, dalam satu semester ini sudah dilakukan tiga kali sidang MKH terhadap tiga orang hakim. Adapun pelanggaran etiknya, yakni ada hakim yang memberikan konsultasi hukum. 

img_title Daftar Pelanggaran 121 Hakim yang Kena Sanksi: Terima Suap, Judi Online hingga Selingkuh

"Kemudian ada hakim yang diberhentikan sidang MKH karena terbukti konsumsi narkoba sabu-sabu. Ada hakim yang juga dikenakan sanksi berat walau bukan pemberhentian karena tindakan tak mematuhi norma dasar masyarakat, berselingkuh dan terjadi kerusakan dalam rumah tangga, tak sesuai ketentuan dalam Undang-unang Perkawinan," kata Sukma. 

Ia menyebutkan, dari 58 putusan KY, 25 putusan di luar sanksi pemberhentian masih menunggu respons MA. Lalu, 22 putusan lainnya, KY masih dalam proses minutasi putusan. Adapun terhadap delapan putusan KY soal usulan sanksi, MA menyatakan tak dapat dikenakan sanksi terhadap hakim tersebut.

"Karena kontennya terkait teknis yudisial yang merupakan independensi hakim," kata Sukma.

Sanksi

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dari 58 putusan, sebanyak 43 hakim diberi sanksi ringan. Lebih detailnya, delapan hakim mendapatkan teguran lisan, 12 hakim mendapatkan teguran tertulis, dan 23 hakim diberikan pernyataan tak puas secara tertulis.

"Sanksi sedang diberikan pada 10 hakim dengan rincian penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun terhadap lima hakim, penundaan pangkat paling lama satu tahun terhadap satu orang, dan hakim nonpalu paling lama enam bulan terhadap empat orang. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut