- VIVA/ Fajar Ginanjar Mukti.
VIVA - Mahkamah Agung menegaskan bahwa alasan yang dipakai pihak tergugat dalam gugatan warga (citizen law suit) terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tidak dapat diterima. Menurut Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, hal itu menjadi alasan MA menolak kasasi yang diajukan pihak tergugat, yaitu Presiden Joko Widodo dkk dalam kasus ini.
"Menurut majelis hakim kasasi, alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan," ujar Andi di MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.
Andi menyampaikan, ditolaknya kasasi, berarti berlakunya putusan pengadilan sebelumnya, yaitu Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Gugatan sendiri dilayangkan warga, yaitu Arie Rompas dkk, yang merasa pemerintah belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya, menanggulangi karhutla.
"Putusan, dalam hal ini putusan PT Palangkaraya yang menguatkan putusan PN Palangkaraya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya," ujar Andi.
Andi juga mengemukakan, lembaga peradilan, secara umum berpandangan bahwa karhutla yang merupakan salah satu bentuk bencana alam, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menanggulangi. Namun, masih terjadinya karhutla setiap tahun, dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah belum melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.
"Penanggulangan bencana dalam suatu negara, termasuk juga di Negara Republik Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah," ujar Andi.
Adapun, merujuk kepada putusan yang berlaku, berikut adalah konsekuensi dari ditolaknya kasasi:
I. Presiden Joko Widodo wajib menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat yaitu:
1). Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
2). Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi: baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3). Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
4). Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup;
5). Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup;
6). Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
7). Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;
II. Presiden Joko Widodo wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan. Tim gabungan itu bertugas:
1). Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
2). Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran;
3). Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;
III. Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi korban asap;
IV. Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;
V. Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran guna antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
VI. Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar;
VII. Mengembangkan peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
VIII. Merumuskan kebijakan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
IX. KLHK untuk segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;
X. KLHK dan Gubernur mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya;
Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
XI. Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan - perusahaan yang lahannya terbakar;
XII. Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan;
Sementara, Gubernur Kalteng diharuskan:
1. Membuat tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis pada wilayah Desa yang beranggotakan masyarakat lokal;
2. Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim;
3. Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4 bulan dalam satu tahun;
4. Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
5. Menjadikan tim tersebut sebagai sumber informasi pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Gubernur dan DPRD segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. (ase)
