Warga Terdampak Karhutla Tuntut Biaya Berobat Gratis

Direktur Eksekutif Walhi nasional Nur Hidayati.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Reza Fajri

VIVA – Kasasi pemerintah atas gugatan warga terkait kebakaran hutan dan lahan telah ditolak Mahkamah Agung. Salah satu isi tuntutan gugatan adalah, pemerintah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap.

img_title Walhi Laporkan Dugaan Kejahatan Deforestasi Tambang ke Kejagung

Menurut Direktur Eksekutif Walhi nasional Nur Hidayati, selama ini para korban lebih banyak berobat dengan biaya sendiri. Sementara pemerintah atau industri penyebab karhutla merasa tidak terbebani dengan hal ini.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Selama ini biaya-biaya pengungsi, biaya kalau kita sakit, ke dokter, itu semua dibayar oleh masyarakat sendiri," kata Nur di kantor Walhi di Mampang, Jakarta, Minggu, 21 Juli 2019.

img_title Walhi Ungkap Perusakan Hutan Besar-besaran di Subulussalam Aceh

Warga, menurut dia, juga banyak yang harus berpindah ke kota lain untuk mencari pengobatan. Karena itu, salah satu tuntutan gugatan adalah pendirian rumah sakit khusus paru-paru yang dapat dijangkau masyarakat dan gratis.

"Ini sebenarnya salah satu yang dituntut penggugat dengan membangun rumah sakit. Karena itu selama ini mereka harus mengeluarkan biaya sendiri untuk pergi ke rumah sakit dan belum tentu juga bisa sampai sembuh," ujar Nur.

img_title WALHI Nilai Proyek Beach Club Gunungkidul Langgar Aturan, Raffi Ahmad Angkat Kaki

Terkait masalah hukum dan perizinan, Nur mengingatkan lagi, terlalu banyak perizinan yang diberikan pemerintah kepada industri sektor perhutanan atau pertambangan. Pemerintah diminta mengkaji serius lagi izin-izin tersebut.

"Itu yang kemudian di dalam operasinya (industri) itu kan menghilangkan hutan alam. Dan kalau kemudian di lahan gambut seperti di Kalteng, itu kemudian menyebabkan lahan gambut jadi kering dan sangat mudah terbakar," kata Nur.
 

Ilustrasi Karhutla

20 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla, WALHI Desak Polri Buka Identitas Perusahaan

WALHI Region Kalimantan mendesak Polri mengungkap identitas 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka Karhutla. Desakan ini termasuk perusahaan dengan investor asing

img_title
VIVA.co.id
11 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut