Indeks Demokrasi Indonesia Meningkat, Ungkap BPS
- ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
VIVA – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI pada 2018. Nilainya mengalami peningkatan dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya.
Dari catatan BPS, IDI Nasional 2018 sebesar 72,39, meningkat tipis 0,28 poin dibandingkan IDI 2017 dengan angka 72,11. Jadi indeks demokrasi ini lebih baik dengan indeks demokrasi pada tahun 2017.Â
"Kenaikan indeks demokrasi tahun 2018 lebih disebabkan karena aspek lembaga demokrasi di sana ada kegiatan kaderisasi, yang intensif yang dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu," kata Kepala BPS, Suhariyanto, di kantornya di Jakarta Pusat, Senin 29 Juli 2019.Â
Tentunya, menurut dia, kenaikan indeks demokrasi tahun 2018 lebih disebabkan aspek peran dari lembaga demokrasi di Tanah Air.Â
Suhariyanto menuturkan, ada enam variabel yang mengalami peningkatan dan empat variabel mengalami penurunan. Tiga variabel dengan peningkatan terbesar terjadi pada variabel peran partai politik yang meningkat 10,46 poin, diikuti oleh variabel peran peradilan yang independen yang meningkat 4,41 poin, dan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat yang meningkat 3,19 poin.Â
Sementara itu, menurut dia, dua variabel yang mengalami penurunan terbesar adalah variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang menurun 1,88 poin dan variabel kebebasan berkeyakinan yang menurun sebesar 1,42 poin.
Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksana dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.Â
Metodologi perhitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu, kajian surat kabar lokal, kajian dokumen yaitu Perda, Pergub, dan lain lain, focus group discussion atau FGD dan wawancara mendalam. (ren)
Â
Komisi II DPR Tekankan Masalah Politik Uang dalam Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menekankan masalah politik uang dalam rumusan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
