Ekonomi Terdampak Covid-19, Kementerian PUPR Percepat Program 2020

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja Kementerian PUPR 2020
Sumber :

VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2020 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

img_title Pertama Kali Sejak Pandemo Covid-19, China Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi

Akibat terjadinya Pandemi  COVID-19, Kementerian PUPR melakukan realokasi dan refocusing anggaran dari Rp 120,2 triliun menjadi Rp 75 triliun dengan 5.146 paket pekerjaan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Dampak dari Pandemi COVID-19 bagi Indonesia sangat berat, dimana alat penggerak ekonomi yang diharapkan hanya APBN. Sebagai Kementerian yang bertugas membelanjakan uang negara, Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk percepatan ekonomi dengan mempercepat pelaksanaan lelang,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja Kementerian PUPR 2020, Senin (22/6/2020).

img_title Hakim Tolak Dalih COVID-19 Nadiem di Perkara Chromebook, Singgung Arahan 'Mas Menteri'

Dari 5.146 paket pekerjaan sebanyak 3.577 paket atau 70% senilai Rp 35,2 triliun sudah terkontrak, 1.218 paket atau 23% senilai Rp 37,7 triliun dalam proses lelang dan 351 paket atau 7% senilai RP 13,7 triliun belum proses lelang.

Progres paket pekerjaan yang sudah sudah terkontrak pada Juni 2020 ini lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu. Pada Juni 2019 sebanyak 3.410 paket terkontrak dan Juni 2020 sebanyak 3.577 paket.

img_title Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Westafel saat Covid-19 Divonis Bebas

Sebanyak 351 paket pekerjaan belum terkontrak di antaranya disebabkan oleh refocusing anggaran, detail engineering design (DED) belum selesai dan perubahan paket dari single year contract (SYC) menjadi multi years contract (MYC). 
 


Upaya penyelesaiannya di antaranya dengan percepatan penyelesaian DED, tender paralel dengan perizinan MYC, percepatan penyiapan dokumen usulan pengadaan dan koordinasi unor dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) untuk pembatalan paket.

“Kita sepakat kalau sampai akhir Juli 2020 dari 351 paket pekerjaan masih ada yang belum terkontrak atau belum ditetapkan kontrak, kita hentikan saja untuk bisa direalokasikan pada paket yang membutuhkan tambahan anggaran,” ujar Menteri Basuki.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dikatakan Menteri Basuki, pada rapat kabinet terakhir Presiden Joko Widodo berpesan agar kita semuanya turut merasakan kesulitan saat Pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan percepatan ekonomi dengan instrumen APBN.

“Segera kita laksanakan percepatan penyerapan APBN, termasuk padat karya. Bekerja keras, bergerak tepat dan bertindak tepat saja tidak cukup. Kita Harus punya niat baik untuk bisa memberikan kontribusi kepada negara,” tambah Menteri Basuki.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut