Rezim yang Terlalu Ramah pada Militer

Ketika Doni memakai seragam militer sebenarnya termasuk aneh, karena dia sekarang adalah Kepala BNPB, yang merupakan lembaga sipil. Demikian juga posisi Doni sebagai Kepala Satgas Penanggulangan Covid-19, juga lembaga sipil, karena itu penugasan dari presiden, sebagai bentuk supremasi sipil. Mungkinkah ini semacam simulasi, sebagai cara kelompok militer untuk mengetahui respons publik terhadap peran militer.

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa publik, sudah masuk pada fase “merindukan” figur militer sebagai pimpinan nasional kelak, sama sekali tidak, namun yang jelas sudah begitu permisif. Itu bisa dilihat pada momentum kemunculan Doni dalam seragam militer, secara kebetulan bersamaan waktunya dengan mutasi besar-besar atas sekitar 300 perwira TNI. Dan respons publik terlihat landai, artinya tidak ada resistensi.

Kini ada persediaan jenderal berlebih di TNI, yang pada gilirannya akan mendesak untuk ditempatkan pada birokrasi sipil. Dan sudah tentu tidak ada resistensi dari publik, kalau dihubungkan dengan respons positif publik ketika Doni kembali memakai seragam militer. Begitulah, situasi darurat (corona) seperti sekarang, adalah kesempatan terbaik bagi militer untuk berperan kembali, tanpa harus memakai label doktrin Dwifungsi.

Social distancing dengan dealer SUV
Wajar bila kemudian muncul pertanyaan: balasan atau kompensasi apa yang bisa diberikan para pati pada masyarakat? Bila masyarakat demikian permisif terhadap golongan militer, wajib hukumnya golongan militer memberi kompensasi setara. Bisa jadi para petinggi militer sedang memikirkan perkara ini pula, seperti dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita juga memikirkan balasan apa bagi orang atau pihak yang pernah menolong kita di saat kita sedang menghadapi kesulitan.

Tentu publik tidak dalam posisi mengusulkan bentuk kompensasi, biarlah itu jadi bahan pemikiran pimpinan kelompok militer sendiri,mengingat berdasarkan pengalaman, militer terkesan kurang peduli terhadap masukan kelompok sipil. Sekadar masukan bisa disampaikan di sini, sehubungan problem kualitatif masyarakat yang tak kunjung terselesaikan, sekiranya TNI bisa membantu meringankannya.

Setidaknya ada dua problem yang kiranya TNI bisa berperan. Pertama adalah soal pelaksanaan prinsip HAM, dan kedua mereduksi kesenjangan sosial. Dalam pelaksanaan prinsip HAM, bisa dimulai dengan memenuhi panggilan lembaga Komnasham, karena selama ini terkesan Mabes TNI sengaja mengabaikan undangan Komnasham.

Mengapa harus menghindar dari panggilan Komnasham, apakah ada yang ditakutkan? Tidak perlu ada perasaan khawatir berlebihan, Komnasham sekadar perlu keterangan saja. Dan perlu ditegaskan di sini, wewenang Komnasham juga terbatas, lembaga ini tidak bisa mendakwa, atau lebih jauh lagi memenjarakan anggota TNI.