Briptu Hedar Ditembak, Polri Tak Tambah Personel di Papua

Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo.
Sumber :
  • VIVAnews/ Bayu Nugraha

VIVA – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyebutkan, tak ada penambahan personel usai penyanderaan dan penembakan anggota Polda Papua, Briptu Hedar. 

Pernah Disandera, Meutya Hafid Ungkap Titik Terang Pilot Susi Air Ditawan KKB

Menurut Dedi, anggota yang saat ini sudah mencukupi. "Untuk jumlah personel yang ada di Papua sudah mencukupi dalam rangka untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban di Papua. Tidak ada penambahan personel," kata Dedi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Agustus 2019.

Namun, Dedi mengakui, ada evaluasi usai kejadian tersebut. Peningkatan pengamanan pun dilakukan di wilayah Papua.

Irjen Fakhiri Ungkap Ada Pihak Ketiga Sengaja Hambat Pembebasan Pilot Susi Air, Siapa?

Saat ini, kata Dedi, kondisi di Papua sudah kondusif meskipun pada saat olah TKP pembunuhan Briptu Hedar sempat terjadi penyerangan terhadap anggota.

"Setiap ada kejadian selalu dievaluasi apa yang menjadi titik lemah lalu akan dilakukan peningkatan terus sementara untuk kondisi sangat kondusif," katanya.

Tragedi Papua, Penyanderaan dan Tarik Ulur Pembebasan Pilot Susi Air

Untuk memburu kelompok pembunuh Briptu Hedar, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini menyebut polisi sudah membentuk tim khusus. Proses identifikasi kelompok tersebut sudah diketahui.

"Polda Papua sudah membentuk tim yang menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh KKB terhadap korban atas nama Briptu Hedar," katanya.

Tarik Pasukan

Di tempat berbeda, Direktur Yayasan Teratai Hati Papua, Pater Jhon Jongga, meminta pemerintah untuk menarik pasukan yang menjaga kemananan di seluruh wilayah Papua. 

Sejak lama, terutama peristiwa pada serangan kelompok bersenjata terhadap pekerja Istana Karya, disebut jumlah korban yang di dalamnya terdapat masyarakat sipil terus bertambah.

Operasi militer atau pendekatan dari sisi keamanan dianggap bukan solusi. "Presiden yang mewakili pemerintah pusat segera menarik pasukan TNI/Polri di seluruh wilayah Nduga sebagai aktor utama ketidakstabilan daerah yang mengakibatkan ribuan orang mengungsi," kata Pater di kantor Amnesti Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 14 Agustus 2019.

Jhon mengatakan, berdasarkan hasil investigasi olehnya dan tim, oknum TNI/Polri kerap kedapatan melakukan kekerasan terhadap warga.

John berharap, konflik di wilayah Indonesia Timur itu segerah berakhir. Selain soal penanganan kelompok bersenjata, kata dia, warga juga ketakutan kiriman bantuan logisitik kepada pengungsi dikirim oleh aparat. 

"Jadi setiap bantuan apapun baik dari dalam negeri maupun luar harus melibatkan pihak yang netral," ujarnya. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya