Mendagri Minta Gubernur Papua dan Papua Barat Dialog dengan Khofifah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Jakarta
Sumber :
  • VIVA/Muhamad Solihin

VIVAnews - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe, dan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, segera bertemu dan berdialog dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa setelah situasi keamanan mulai kondusif.

Meningkatkan Literasi Digital di Wilayah Timur, Langkah Menuju Pendidikan Merata

Meski Khofifah telah meminta maaf, Tjahjo mengatakan, dialog antargubernur penting untuk mencari titik temu terkait persoalan yang terjadi terkait Papua belakangan ini.

"Kalau suasana sudah mereda, segeralah gubernur Papua bersama gubernur Papua Barat datang ke Jawa Timur bertemu dengan ibu Khofifah yang kemarin juga sudah menyampaikan permohonan maaf, walaupun itu tidak atas nama warga Jatim untuk bisa berdialog dengan gubernur," kata Tjahjo di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Agustus 2019.

Pertemuan JMC RI-Papua Nugini, Dirjen Adwil Kemendagri: Tingkatkan Kerja Sama di Perbatasan

Tidak hanya antargubernur, politikus PDIP itu juga mendorong ada dialog dengan mahasiswa Papua.

Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat dipicu oleh penyerangan dan pengepungan hingga tindakan rasialis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, dan kejadian di Malang, Jawa Timur akhir pekan lalu.

Detik-detik Satgas Tempur TNI Pukul Mundur Gerombolan OPM di Distrik Homeyo

"Untuk berdialog dengan mahasiswa Papua yang punya asrama di Malang, yang punya asrama di Surabaya, dan sebagainya," kata Tjahjo.

Tjahjo menekankan, persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat merupakan masalah dan menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, persoalan harus diselesaikan secara bersama-sama demi menjaga keutuhan NKRI.

"Saya kira ini masalah kita bersama, tanggung jawab bersama mari kita selesaikan, duduk bersama dengan pikiran yang dingin, dengan hati yang jernih untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang utuh," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya