- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menilai, perlu peranan orang yang berkompeten sebagai juru runding terkait masalah di Papua.
Menurutnya, perlu regenerasi dari pemerintahan alias tidak perlu menerjunkan senior seperti Wakil Presiden, Jusuf Kalla untuk turun tangan mendinginkan situasi Papua.
"Mungkin, butuh regenerasi orang lain supaya tidak Pak JK terus. Tapi saya kira, bisa jadi keluarga Gus Dur (Kiai Abdurrahman Wahid). Bagaimanapun juga, keluarga Gus Dur masih sangat dihormati di Papua," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara usai diskusi di Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2019.
Keluarga Gus Dur, dinilai akan efektif sebagai juru runding atau mediator antara Pemerintahan Jokowi dengan masyarakat Papua. Pendekatan secara linier, menurutnya, diperlukan untuk mendinginkan situasi di Papua. Meskipun, saat ini Jokowi gencar membangun infrastruktur di wilayah Papua.
Pendekatan linier ini bukan hanya soal pembangunan jalan di daerah terisolir atau soal pendidikan, dengan membangun sekolah-sekolah. "Tidak hanya itu saja. Tetapi, ada pendekatan budaya, dialog yang membebaskan itu menjadi penting, dan pada itulah keluarga Gus Dur dihormati di situ," katanya.
Saat ini, pemerintah dinilai cenderung selalu mengirimkam aparat keamanan saat kerusuhan tanpa ada dialog dengan para kepala suku. Penyelesaian masalah dengan melibatkan aparat keamanan, dianggap tidak selalu tepat untuk mengatasi masalah-masalah di Papua.
"Nah, itu saya kira penting," kata Beka.
Dia mengatakan, Jokowi tidak perlu langsung turun tangan ke Papua, menyelesaikannya secara komprehensif. Ia menyatakan, seluruh Menteri Kabinet Kerja itu yang harus mendengarkan keinginan masyarakat Papua.
"Karena persoalan Papua, bukan hanya keamanan saja. Ini persoalan ketidakadilan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ini saya kira, butuh pendekatan yang jauh lebih komperhensif dari pendekatan keamanan untuk memadamkan situasi sekarang," katanya. (asp)
