Laode M Syarif: Proses Revisi UU KPK Tidak Transparan

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Sumber :
  • VIVAnews/Lucky Aditya

VIVA –  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif, mengatakan secara kelembagaan pihaknya menyesalkan usulan revisi Undang-undang KPK. Dia menyebut proses revisi UU KPK tidak transparan.

img_title Menko Dudung Tegaskan Rakyat Bebas Kritik Pemerintah, Tapi Ingatkan Hal Ini

"Secara kelembagaan kami menyesalkan, kenapa? Karena prosesnya tidak transparan. Kami berharap parlemen dan pemerintah memberikan contoh transparansi itu ke masyarakat di Indonesia," kata Laode di Malang, Jumat kemarin.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Laode bahkan menilai ada yang janggal dalam usulan revisi UU KPK. Dia menganggap proses yang dilalui serba tertutup. KPK berharap DPR RI sebagai perwakilan masyarakat tidak mengkhianati aspriasi yang diinginkan oleh masyarakat saat ini.

img_title Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat

"Kalau semuanya mengerjakan secara tertutup itu, memangnya ada yang ditutupi? Tanyalah masyarakat Indonesia apakah itu sesuai aspirasi masyarakat. Saya pikir itu yang penting. Karena sesuatu proses yang dimulai dari ketertutupan. Pasti ada sesuatu yang ingin disembunyikan dari masyarakat Indonesia. Itu tidak boleh dilakukan," ujar Laode.

Laode menepis anggapan bahwa KPK saat ini lebih memilih defensif terkait usulan revisi UU KPK. Secara lembaga, KPK meminta DPR harus melakukan konsultasi ke masyarakat sebagai konstituennya. Setelah itu dikonsultasikan ke KPK, apalagi sejauh ini KPK tidak pernah dilibatkan langsung dalam revisi UU KPK.

img_title Libur Nataru 2026-2027, Kemenhub Siapkan 8 Juta Kursi Pesawat dan Tambahan Penerbangan Ekstra

"Kedua dikonsultasikan ke KPK apakah harapannya. Selama ini KPK tidak pernah diajak ngomong. Tiba-tiba ada draftnya lengkap seperti itu. Ketua DPR katanya tidak mengetahui, pak Presiden ditanya teman-teman media juga tidak mengetahui kok tiba-tiba selesai seperti itu," tutur Laode.

"Jadi siapa yang mengetahui kalau tidak ada yang tahu. Ini tanda tanya besar, biar masyarakat yang menilai keseriusan pemerintah dan parlemen dalam mencegah dan memberantas korupsi," kata Laode. 
 

RDPU RUU Perampasan Aset

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Hari Ini

Komisi III DPR dan pemerintah sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut