Lantik Pejabat Baru, Wiranto Ingatkan Isu Papua, Karhutla dan UU KPK
- VIVA/Reza Fajri
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, melantik sejumlah pejabat yang mengisi posisi baru di jajaran Kemenko Polhukam, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 18 September 2019.
Wiranto berpesan ada tiga masalah aktual yang perlu dicermati Polhukam. "Yaitu masalah stabilitas keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat, penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dan hal yang menyangkut revisi UU KPK," kata Wiranto.
Terkait permasalahan itu, menurut dia, Kemenko Polhukam juga harus memberikan atensi. Khususnya untuk mengawal stabilitas politik, hukum, dan keamanan.
"Utamanya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam mengoordinasikan, mensinkronkan, mengendalikan penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang Polhukam," ujarnya.
Wiranto mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik tersebut. Mantan panglima ABRI ini berharap, mereka bisa mengisi posisi itu secara bertanggung jawab.
"Seluruh jajaran Kemenko Polhukam menaruh harapan tinggi kepada saudara sekalian, untuk mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi Kemenko Polhukam," katanya.
Dalam pelantikan ini, Mayjen TNI Tri Soewandono menggantikan Letjen Agus Surya Bakti sebagai Sesmenko Polhukam. Tri sebelumnya menjabat pangdam III/Siliwangi tahun 2018-2019.
Kemudian ada pelantikan tiga pejabat eselon I lainnya, yaitu Mayor Jenderal TNI Rudianto sebagai deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Brigjen TNI Purnomo Sidi, sebagai staf ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi, dan Laksamana Pertama TNI Yusup, sebagai staf ahli di Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman.
