Sertifikasi Pranikah untuk Tekan Angka Perceraian, Efektifkah?

Hingga kini, Kemenko PMK - selaku penggagas program - bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Alissa yang mewakili Kemenag, masih meramu modul dan formula yang tepat untuk menerapkan program konseling pranikah tersebut.

Sebelumnya, rencana penerapan program sertifikasi pranikah dikemukakan Menko PMK, Muhadjir Effendy, dengan mengatakan bahwa program itu bersifat wajib dan menjadi syarat menikah. Gagasan tersebut mengesankan bahwa apabila calon mempelai gagal memenuhi prasyarat itu, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan.

Namun belakangan, gagasan itu dibantah sejumlah pihak, termasuk Wakil Presiden Ma`ruf Amin.

Sementara Alissa Wahid, yang saat diwawancara juga didampingi pejabat Kemenko PMK, memastikan bahwa sertifikasi pranikah tidak bersifat wajib, meski didorong agar diikuti oleh semua calon pengantin.

"Ini yang masih harus dibicarakan lebih lanjut, bagaimana caranya agar pembekalan ini memang bisa - dalam tanda kutip - membuat semua calon pengantin ini mau mengikuti. Tapi kalau (sebagai) syarat utama (menikah), tidak."

`Kembali ke individu masing-masing`

Sesi konseling pranikah pernah dijalani Maria Erna, warga Tangerang, sebelum menikah pada tahun 2017.