KPK Bentuk Tim Transisi Pegawai Jadi ASN

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak khawatir atas perubahan status pegawainya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Alih status pegawai KPK menjadi ASN ini berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

img_title Istana Tegaskan Tak Ada Rencana Kembalikan UU KPK Versi Lama

Pada Pasal 24 ayat 2 UU itu menyatakan, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengungkapkan bahwa pihaknya telah merumuskan cara menyikapi hal tersebut.

img_title KPK Nilai Sejumlah Pasal RUU KUHAP Tidak Sinkron dengan UU KPK

"Jadi kami kan sudah membentuk tim transisi diketuai pak sekjen. Negosiasi perundingan terus berjalan, harapan kami semua dikonversi menjadi ASN," kata Agus kepada awak media, Kamis, 21 November 2029.

Agus belum dapat menjelaskan lebih jauh, namun dirinya memastikan tim transisi akan memformulasikan langkah konversi pegawai. Saat ini, tim KPK sedang berunding dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

img_title Blak-blakan Alexander Marwata Gugat Pasal di UU KPK: Bisa jadi Alat Kriminalisasi ke Kami

"Kesepakatan belum tapi kami masih berunding terus dengan teman-teman (Kemen-PAN RB)," ujar Agus.

Intinya, Agus tak khawatir perubahan status kepegawaian di lembaga yang ia pimpin. Sebab, ada budaya check and balances di KPK yang menjamin harmonisasi pimpinan dan pegawai. Menurut dia, karyawan lembaga antirasuah tetap akan independen meski jadi abdi negara.

"Oleh karena itu, saya kok enggak khawatir itu walaupun nanti dia ASN mereka akan kehilangan independensi. Itu budaya sejak KPK berdiri tahun 2003. Rasanya sudah cukup kuat," tutur Agus.

Selain soal independensi, Agus juga tak khawatir terkait rotasi ASN di KPK ke instansi lain. Menurut Agus, rotasi pegawai antirasuah akan berdampak baik.

Agus mencontohkan, jika pegawai KPK dipindah ke suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mereka akan menularkan budaya baik dan berintegritas. Hal ini juga menjadi program pimpinan KPK saat ini.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Jadi program itu memang menjadi program pimpinan-pimpinan yang sekarang ini. Mudah-mudahan nanti diteruskan oleh pimpinan berikutnya," imbuhnya.

Sejumlah kalangan khawatir pegawai KPK rentan dikontrol dan tidak independen dalam menjalankan tugas lantaran status ASN. Hal ini karena dengan menjadi ASN, pegawai KPK bisa dengan mudah dirotasi dan dimutasi ke lembaga atau instansi lain saat tengah menangani suatu perkara.
 
Dikonfirmasi ini, Agus tetap optimistis independensi KPK akan tetap terjaga. Agus bersama pimpinan KPK jilid IV mengaku sudah memulai program integrity official, yakni menempatkan pegawai yang integritasnya sudah teruji di instansi lain. Melalui program ini, KPK berharap nilai-nilai antikorupsi dapat disebarkan di instansi tersebut.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat

Jokowi Klaim Tak Teken Revisi UU KPK, Demokrat: Bukan Berarti Menolak!

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku tidak menandatangani revisi UU KPK.

img_title
VIVA.co.id
24 Februari 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut