- U-Report
VIVA – Ketua Asosiasi Lumbung Pangan Jawa Timur, Suharno protes terhadap niatan Bulog yang mau impor beras ketan. Menurutnya, saat ini saja, ketika belum ada impor beras ketan, beras dan gabah di penggilingan padi menumpuk dan tidak bisa dijual.
“Kalau impor jadi, ini akan menyebabkan gairah untuk bertani menjadi loyo, petani tidak akan semangat. Sedangkan impor yang lama saja masih mempengaruhi distribusi beras saat ini,” ujar Suharno, Kamis 21 November 2019.
Pemerintah, kata dia, seharusnya menjaga stabilitas harga. Jika dilakukan impor beras ketan, maka dinilainya tidak memikirkan produk petani sendiri.
“Harusnya petani ditingkatkan lagi untuk bertanam (beras ketan) daripada impor. Konsep itu yang harus di wujudkan untuk swasembada pangan,” kata Suharno.
Ia berharap ada peningkatan hasil panen dan percepatan tanam pasca kemarau Panjang ini, baik beras biasa maupun beras ketan. “Sehingga panen bisa terjadi 3 kali dalam satu tahun,” ucap dia.
Pengamat Ekonomi dari Indef, Berly Martawerdaya mengatakan, biasanya masa panen padi biasa dan padi beras ketan biasanya bulan Januari. Untuk meyakinkan adanya urgensi impor, harus ada data produksi dari (Badan Pusat Statistik) akan hal ini. Adanya impor bisa dipastikan akan menafikan produksi petani di Tanah Air.
“Kalau memang stok beras ketan tersedia sampai ke panen berikutnya ya tidak perlu impor. Apalagi sekitar 3 bulan lagi mau panen, tinggal lihat data BPS apakah sudah tahap membutuhkan atau tidak,” ucap Berly.
Sebelumnya, Sekretaris Perum Bulog, Awaludin Iqbal membenarkan ada permohonan impor beras ketan sebanyak 65 ribu ton dari Bulog ke Kementerian Perdagangan. Ia mengatakan, permintaan impor dari Vietnam dan Thailand tersebut adalah karena ada kebutuhan di dalam negeri yang tidak terpenuhi oleh petani di dalam negeri.
Namun ia tidak merinci berapa ton pasokan dalam negeri dalam setahun dan kebutuhan total di dalam negeri.
"Kalau data pasokan dalam negeri ada di Kementan, yang pasti ini kan kebutuhan customer yang minta segitu, kategori beras ini kan khusus dan tidak gampang mendapatkannya," ujarnya.
KITE IKM, Fasilitas Fiskal Penggerak Perekonomian Bangsa
Bea Cukai secara simbolis secara simbolis menyerahkan surat keputusan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) industri kecil menengah (IKM).
