- VIVA.co.id/ Zahrul Darmawan (Depok)
VIVA – Nestapa korban First Travel yang jelas dirugikan masih menjadi perhatian. Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan aset First Travel disita negara merupakan sesuatu yang aneh dan janggal.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Sadzily menilai putusan MA dinilai aneh karena negara tak dirugikan, tapi justru negara lalai dalam hal ini.
"Tidak ada negara sepeserpun dirugikan dari proses yang terjadi akibat dari kasus First Travel, malah yang ada justru negara lalai terhadap praktek penyelenggaraan umroh," kata Ace di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 21 November 2019.
Menurutnya, seharusnya negara hadir memberikan proteksi terhadap calon jemaah umrah yang menjadi korban. Tapi, justru negara malah seperti 'cuci tangan' dalam kasus ini.
"Ini kan kejadian sejak 2 tahun yang lalu, sebenarnya kasus First Travel inikan akibat dari ketidakmampuan negara, memantau, mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap para warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umrah," jelas Ace.
Dia menjelaskan komisi VIII DPR telah beberapa kali memanggil Kementerian Agama termasuk First Travel. Pasalnya, hampir sebagian besar dari travel penyelenggara ibadah umrah itu menarik dana dari masyarakat tanpa dikontrol.
"Sebelumnya ada Abu Tour melakukan hal yang sama, alih-alih ini diselesaikan dengan mulai proses hukum, yang terjadi malah aset-aset First Travel tersebut malah diserahkan oleh proses hukum kepada negara," kata Ace.
Ace menekankan kejanggalan ini perlu dicarikan solusinya. Setidaknya sitaan yang diambil negara perlu dikelola karena jumlahnya mencapai hampir Rp1 triliun.
"Kita harus memanggil Kementerian Agama untuk memastikan kepastian nasib para korban tersebut, ada berbagai macam solusi misalnya yang bisa diselesaikan oleh kita," tutur Ace.
