Muhadjir: UN Sudah Lama, Perlu Evaluasi
- ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Ujian Nasional (UN) memang akan diganti.
Menurutnya, perhelatan UN sudah sangat lama diterapkan sehingga perlu dievaluasi. "Jadi, ujian nasional kan ada bentuk evaluasi kalau menurut UU Sidiknas. Evaluasi yang dilakukan oleh guru, kemudian yang dilakukan oleh satuan Pendidikan, yang ketiga oleh negara," jelas Muhadjir, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.
Terkait nama pengganti UN, menurutnya tidak ada masalah. Tetapi, metodenya akan berbeda dengan UN yang biasa digunakan oleh anak didik dan sekolah. "Dan nanti akan dimodifikasi, diperbarui sesuai dengan perubahan, karena sudah cukup lama ujian nasional," kata mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Dia mencontohkan, nanti teknis pengganti UN bisa dilakukan di pertengahan. Tak hanya di akhir masa studi sekolah. Evaluasi juga bisa dilakukan, dalam rangka perbaikan oleh pihak sekolah. "Sehingga murid yang sudah dievaluasi itu bisa diperbaiki sebelum dia selesai," ujarnya.
Mantan Mendikbud itu juga menilai, reaksi publik terkait penghapusan UN cukup baik. Karena pelaksanannya pun masih beberapa tahun lagi. Dengan pelibatan publik, bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun format pengganti UN menjadi lebih baik.
"Kalau kritik saya kira biasa lah, justru bagus ada ruang publik untuk berwacana, berdiskusi, kemudian dicari cara yang terbaik. Justru tandanya publik sangat peduli kan," jelasnya.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menegaskan UN tahun 2020 merupakan pelaksanaan terakhir kalinya.
“Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” kata Nadiem Makarim di Jakarta Selatan, Rabu, 11 Desember 2019.
Dia menjelaskan, pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah misalnya kelas 4, 8, 11 sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.
Muhadjir Effendy Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji
Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy menghadiri sidang kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor pada Selasa, 1 September 2026.
