- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, selama ini bimbingan pranikah tidak maksimal karena dibiayai dari pendapatan negara bukan pajak, atau dipungut dari ongkos calon pengantin. Hasilnya, bimbingan hanya dilakukan selama dua hari jelang pernikahan.
Muhadjir mengatakan, pihaknya telah mengajukan agar bimbingan pranikah masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dengan begitu diharapkan bimbingan pranikah tidak dipungut biaya kepada calon pengantin.
"Kemarin saya usulkan masuk di APBN jadi dianggarkan oleh negara. Diusahakan gratis, semisal membayar tidak boleh memberatkan," kata Muhadjir di Malang, Minggu, 29 Desember 2019.
Muhadjir mengatakan, bimbingan pra nikah ke depannya akan dilakukan kolaborasi oleh lintas kementerian. Untuk Kementerian Agama bertugas memberikan pemahaman dari aspek keagamaan. Kementerian Kesehatan bertugas terkait reproduksi atau kesehatan berketurunan.
"Nanti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkaitan perlindungan anak dan ibu-ibu. Kementerian Koperasi untuk usaha bagi pengantin ada KUR pengantin, dan Presiden (Joko Widodo) sudah menyetujui ini," ujar Muhadjir.
Selain itu, calon pengantin akan dicek status pekerjaannya. Bila tergolong pengangguran akan diberikan kartu prakerja. Kartu ini diberikan agar setelah menikah pengantin baru ini bisa mengikuti kepelatihan untuk mengasah keterampilannya.
"Pengantin akan dicek nganggur tidak, kalau nganggur harus dicek dulu. Latihannya setelah jadi manten juga tidak apa-apa. Tapi negara menjamin setelah menikah mereka ada pekerjaan tidak boleh numpang ke mertua itu," tutur Muhadjir.
Kartu pra kerja nantinya bukanlah berwujud uang, melainkan akses mendapatkan pelatihan. Untuk lembaga penyedia jasa pelatihan akan diseleksi ketat oleh pemerintah. Sebab, target pemerintah 2024 tidak ada lagi keluarga baru berstatus miskin.
"Tidak hanya kursus dan sertifikat, yang kita utamakan peserta nya disalurkan pekerjaannya. Tidak hanya negeri swasta juga tidak apa-apa. Target kita keluarga baru miskin itu nol pada 2024," tambahnya.
Laporkan Persiapan PON 2024 ke Menko PMK, Pj Gubernur Sumut: Progres On The Track
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin melaporkan progress persiapan PON 2024 Aceh-Sumut ke Menko PMK, Muhadjir Effendy.
