- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA – Kementerian Keuangan memperkirakan hingga Desember 2019, masih banyak dana alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang hanya mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Angkanya diperkirakan berada di kisaran Rp70-90 triliun dari yang pada November 2019 sebesar Rp186 triliun.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengatakan, angka tersebut merupakan angka perkiraan lantaran rata-rata dana mengendap tiap tahunnya berada di posisi kisaran itu. Sehingga, pada 2019 diperkirakan tidak akan jauh berbeda.
"Ini kan cukup banyak dan daerah mana saja (yang mengendapkan TKDD)? Itu mungkin logikanya biasanya yang simpan uang, banyak daerah yang duitnya banyak, kedua yang punya daerah bawahannya banyak," kata dia di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
Diapun mengungkapkan, motif diendapkan dananya tersebut, pertama adalah dari segi implementasi, dan pelaksanaan pembangunan daerah tersebut yang tidak searah. Sehingga terdapat daerah-daerah yang saat perencanaan dan implementasi tidak sesuai.
"Kalau belum selesai kan enggak bisa dibayar. Ada juga yang bayarnya di belakang, uangnya disimpan karena dia anggap uangnya sendiri, enggak ada kewajiban-kewajiban oleh mereka menjalankan pelayanan publiknya. Ini yang kita masih dalami kira-kira posisinya seperti apa," katanya.
Selain itu diduga motif Pemda mengendapkan TKDD untuk mencari bunga bank. Meski begitu, Astera menilai hal itu tidak logis, karena bunga bank terbilang kecil. Namun, dia meminta agar dana tersebut jangan terus-menerus hanya diendapkan karena akan mengganggu pembangunan dan aktivitas pelayanan publik.
Jago Syariah Permudah Pengguna Mengatur Keuangan dengan Cermat
Isu pernikahan menjadi topik menarik dalam gelaran Halal Fair series 2024, yang berlangsung di Jogja Expo Center (JEC). Salah satunya, bahas soal pengelolaan keuangan rum
