Kasus Jiwasraya, Kementerian BUMN Tak Pusingkan Desakan Bentuk Pansus
- Fikri Halim/VIVAnews.
VIVA – DPR terbelah karena ada fraksi yang mendorong perlunya membentuk panitia khusus atau pansus terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya. Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara, Arya Sinulingga menegaskan, saat ini pihaknya hanya fokus untuk mencari solusi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Hal itu, menurutnya, merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan Kementerian BUMN saat ini.
"Karena persoalan besar atau kecil itu akan jadi masalah, kalau tidak diselesaikan. Maka kami di Kementerian BUMN, atas perintah Pak Jokowi, kami fokus cari solusi," kata Arya dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 19 Januari 2020.
Arya menekankan kembali pengungkapan awal kasus Jiwasraya yang dilakukan pemerintah adalah dengan langsung solusi konkret.
"Jadi (pengungkapan kasus Jiwasraya) bukan atas investigasi khusus atau apa, dan kita langsung cari solusinya. Langkah-langkah yang kita lakukan juga cepat sekali kan," ujar Arya.
Maka itu, Arya menilai pembentukan pansus di DPR terkait kasus ini bukanlah sesuatu yang sangat mendesak.
Dia menambahkan, langkah pemerintah diperlukan karena 5 juta nasabah Jiwasraya menunggu kepastian uangnya cair dan kembali.
"Kalau kami di kementerian tidak menyelesaikan masalah, nah itu boleh dilakukan (upaya pansus). Tapi, kalau kita kerjakan kan tidak ada masalah. Nasabah kan maunya uangnya kembali," ujarnya.
Meski Komisi VI DPR sudah meresmikan Panitia Kerja atau Panja Jiwasraya, namun masih ada fraksi yang menolaknya. Salah satunya adalah Fraksi PKS yang menilai pembentukan Pansus Jiwasraya. Selain PKS, Demokrat juga lebih setuju pansus ketimbang panja.
