- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Universitas Gadjah Mada (UGM) siap mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang “Kampus Merdeka”. UGM pun akan merespons dengan melakukan sejumlah perubahan untuk mendukung kebijakan tersebut.
Rektor UGM, Panut Mulyono mengatakan, kebijakan Kampus Merdeka merupakan pola baru sistem pembelajaran di perguruan tinggi Indonesia. Panut menyebut akan banyak hal yang akan dibenahi.
"Kampus Merdeka merupakan pola baru. Akan ada banyak hal yang harus dibenahi dan disesuaikan mulai dari kurikulum, dosen, sistem informasi dan lain-lain. Saya berharap UGM menjadi leader dan trendsetter transformasi pembelajaran 4.0,” ujar Panut dalam keterangan tertulisnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Inovasi dan Kajian Akademik (PIKA) UGM, Hatma Suryatmojo menerangkan jika UGM selalu melakukan penyesuaian dan inovasi kurikulum untuk merespons perubahan serta tuntutan di tingkat lokal, regional hingga global.
Pada 2016, kata Hatma, UGM meluncurkan Kerangka Dasar Kurikulum (KDK) sebagai panduan pengembangan kurikulum di seluruh program studi. Seiring dengan perkembangan kebutuhan ekosistem pendidikan yang selaras dengan inovasi-inovasi hasil revolusi industri 4.0 dan pendidikan berbasis luaran (outcome based education) maka dibutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan KDK.
Hatma melanjutkan, pada 2019, rektorat membentuk tim perumus Kurikulum UGM yang terdiri atas unit PIKA, Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP), dan Kantor Jaminan Mutu (KJM). Kajian terhadap berbagai kebijakan, kebutuhan keterampilan dan kompetensi abad 21, fleksibilitas belajar, sinergi bersama mitra untuk pengembangan kompetensi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran dan diseminasi.
“Kebijakan menteri Pendidikan tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka telah memberikan peluang besar dan gayut dengan apa yang sedang dikembangkan oleh tim kurikulum UGM,” urai Hatma.
Hatma menjabarkan, fleksibilitas dan otonomi pembukaan prodi secara mandiri akan mendorong sinergi dan kemitraan strategis dari dalam dan luar negeri. Lembaga-lembaga internasional, perusahaan-perusahaan kelas dunia hingga perguruan tinggi top ranking akan makin menguatkan kelahiran prodi-prodi baru yang menyinergikan PT, industri dan pemerintah sehingga lulusannya akan makin cepat terserap pasar maupun mandiri dalam kewirausahaan sosial.
Dia menerangkan, kesempatan untuk merdeka belajar telah diterjemahkan dengan memberikan ruang inovasi seluas-luasnya bagi program studi untuk meningkatkan kompetensi global melalui berbagai mata kuliah kekinian seperti transformasi digital, softskill, kompetensi abad 21, dan lainnya.
"Kemerdekaan itu juga memberikan peluang untuk mengembangkan program-program magang/internship dan immersion bersama profesional, alumni, praktisi dan mitra strategis UGM," tutur Hatma.
Dia menilai, meski ada hambatan, kebijakan Nadiem harus dinilai sebagai respons untuk menuju perbaikan UGM.
“Hambatan tentu selalu ada, namun dengan kesempatan yang diberikan oleh Kemendikbud harus direspons sebagai sebuah peluang untuk melakukan loncatan besar menuju kemandirian dan keunggulan UGM di kancah nasional dan global,” ujar Hatma.
Sebelumnya, Nadiem meluncurkan empat program kebijakan menyangkut perguruan tinggi dengan tajuk ‘Kampus Merdeka’. Program ini sebagai lanjutan dari konsep ‘Merdeka Belajar’ yang sudah diluncurkan Nadiem.
Dalam program Kampus Merdeka ada sejumlah yang menjadi prioritas seperti kemudahan untuk membuka program studi baru, perubahan sistem akreditasi kampus. Lalu, ada kemudahan status kampus jadi badan hukum. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa bisa magang lebih lama yaitu tiga semester.
