- Fikri Halim
VIVA – Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman angkat bicara terkait pernyataan Kontroversial Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang menyatakan agama musuh terbesar Pancasila. Menurut Fadjroel Yudian sudah memberikan klarifikasi dan mengatakan pernyataan itu akibat kesalahan media mengambil kesimpulan pernyataan.
Dalam klarifikasi, menurut Fadjroel, juga sudah menjelaskan ulang maksud ucapannya. Salah satunya yang dimaksud bukanlah agama, tetapi pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan agama.
"Beliau mengatakan Pancasila sering dihadapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrem kita sebut ini adalah manipulator agama dan manipulator agama Inilah yang disebut oleh Profesor Yudian mereka yang menyalahgunakan agama lalu kemudian menghadap hadapkan nya dengan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Merah Putih, Undang-Undang 1945," kata Fadjroel, dalam acara ILC tvOne bertema Agama Musuh Besar Pancasila, Selasa malam, 18 Februari 2020.
Menurut Fadjroel, yang dimaksud Yudian, salah satu pihak yang dianggap manipulator agama adalah organisasi yang sempat dibubarkan oleh Pemerintah yakni Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Kelompok tersebut dinilai telah memanfaatkan agama untuk menghadapkan dengan Pancasila dan merusak Pancasila.
"Ada pihak yak menghadapkan agama dengan Pancasila, bahkan ada yang secara tegas mengatakan membubarkan NKRI membubarkan Pancasila yaitu Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tegas pembubaran itu," ujarnya
Selain HTI, yang saat ini kerap menggunakan agama untuk melawan Pancasila yang sedang jadi ancaman adalah organisasi ekstrim ISIS. Semua yang dikatakan Yudian dinilai untuk kepentingan megara dan Fadjroel yakin yang dikatakan Yudian, telah disalahartikan.
"Jadi pernyataan Yudian itu harus dilihat pada konteksnya tidak bisa kita hanya menerima judul dari kesalahan pengambilan kesimpulan penulisan," ujarnya
Arya Sinulingga: Sejak 2019-2021, Pemerintah Tutup 71 BUMN
Saat ini Kementerian BUMN tidak lagi menyuntikkan PMN untuk menutupi kerugian di suatu perusahaan BUMN.
