- VIVA.co.id/Bobby Andalan
VIVA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan, Presiden Joko Widodo ingin penanganan keamanan laut terkoordinasi dalam satu pintu. Kata Mahfud, Presiden ingin Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi koordinatornya.
"Kalau Presiden menghendaki Bakamla ini menjadi koordinator satu penjuru dalam penanganan keamanan laut. Karena selama ini banyak, minimal masih ada tujuh kan yang nangani, nah sekarang okelah tujuh tetapi nanti koordinasinya itu menyatu," kata Mahfud di kantor Bakamla, Jakarta, Jumat 6 Maret 2020.
Selain melihat kesiapannya dari segi teknologi dan sumber daya manusia, pemerintah juga tengah menyiapkan rancangan undang-undang Omnibus Law penanganan laut. Menurut Mahfud, ada sekitar 21 aturan perundangan yang akan disusun di Omnibus Law ini.
"Kalau dalam inventarisasi kami ada sekitar 21 UU yang terkait dengan soal laut yang seluruhnya nanti akan diomnibuskan," ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, draf Omnibus Law laut di tingkat eksekutif mungkin akan rampung dalam waktu dua tiga pekan ke depan. Meskipun, dia mengakui total proses legislasi di DPR bisa memakan waktu selama setahun.
"Yang menyangkut hubungannya dengan legislasi ya kita mungkin setahun paling lama itu sudah bisa," ucap dia.
Mahfud menyimpulkan, lautan Indonesia sangat luas, kaya, rumit, dan rawan. Rumitnya adalah dari sudut aturan peraturan perundang-undangan yang sekarang mengatur, kemudian rawannya adalah dari kerap masuknya kapal-kapal asing.
"Nah, itulah perlunya kemudian adanya kesatuan komando pengendaliannya itu, supaya lebih sederhana daripada yang ada sekarang," kata Mahfud.
