VIVA – Harga minyak mentah dunia terpantau turun drastis hingga nol dolar AS per barrel. Hal ini harusnya berpengaruh kepada seluruh dunia termasuk Indonesia untuk segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi.
"Seharusnya harga BBM disesuaikan (diturunkan) dengan harga minyak mentah dunia itu. Kalau minyak mentah turun BBM di Indonesia harganya harus turun," ujar Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono, Jumat 24 April 2020.
Bambang yang juga mantan anggota Komisi VI DPR RI periode 2014-2019 ini menjelaskan, di sejumlah negara lain sudah menyesuaikan tarif dan harga BBM berdasarkan harga minyak mentah dunia itu.
Misalnya di sejumlah negara di dunia kerap menyerahkan harga BBM sesuai mekanisme harga pasar dan bahkan negara penghasil minyak dunia dapat memberikan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar seperti Amerika Serikat, Arab Saudi dan Malaysia.
"Turunnya harga BBM ini sangat penting. Karena bisa membantu pengusaha industri manufaktur, sektor jasa transportasi, nelayan terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini memiliki peran terbesar terhadap perekonomian. Hal ini dikarenakan 60% PDB dan 95 % tenaga kerja Indonesia berasal dari UMKM," ujar dia.
Menurutnya, turunnya harga BBM menjadi stimulus positif perekonomian makro Indonesia. Apalagi, saat kondisi ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Harga energi yang murah dapat menjadi stimulus bagi sektor riil agar ekonomi tetap bergerak, harga pangan stabil serta daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga tentunya bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh negara.
Belum turunnya harga BBM itu, kata pria yang akrab dipanggil BHS ini menduga adanya permainan kartel. Yakni dimainkan para mafia BBM. Karena itu, pihaknya mendesak Presiden RI Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menko Perekonomian segera bertindak tegas.
"Karena mafia energi diduga masih leluasa bermain di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), sehingga harga BBM lebih mahal dibandingkan harga semestinya," tegasnya.
Menurut pemilik PT Dharma Lautan Utama Grup ini, seharusnya harga BBM di dalam negeri juga harus turun. Terutama solar subsidi maupun nonsubsidi yang digunakan industri manufaktur, transportasi logistik maupun publik dan nelayan serta dunia usaha lain terkait pariwisata. Maka harga solar harusnya bisa turun hingga separuh dari harga saat ini.
Bambang menduga, jika Presiden mengetahui kondisi harga minyak mentah dunia saat ini, pasti akan bertindak tegas terutama untuk menurunkan bahan bakar solar.
"Saya yakin baik Pak Presiden Jokowi maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal menentang keras permainan mafia minyak. Karena harga BBM sangat berpengaruh pada indikator ekonomi makro yang menjadi tanggung jawab Menkeu," kata di.
Dia menjelaskan, bila dengan turunnya solar subsidi dan nonsubsidi hingga 50 perseb akan dapat memberikan stimulus terhadap dunia industri dan usaha yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan maupun pembangkit listrik (PLN) yang berdampak terhadap UMKM di seluruh Indonesia.
Bambang juga menyinggung harga BBM di Indonesia tidak transparan dan lebih mahal dibandingkan negara lain karena permainan kartel itu. Bambang mencontohkan, di Malaysia harga bahan bakar RON 95 per 18 April seharga RM 1,25 atau Rp 4.395 per liter, RON 97 harganya RM1,55 atau Rp 5.450 per liter dan diesel RM 1,43 atau Rp 5.028 per liter.
"Sementara di Indonesia hingga kini harga BBM subsidi dan non subsisi jauh lebih mahal. Contohnya Premium (RON 88) yang dijual Rp 6.450 per liter padahal sudh disubsidi Rp. 1.600 per liter dan solar harga Rp. 5.150 dengan subsidi Rp. 1.000 per liter. Harga itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan RON 95 di Malaysia yang merupakan sesama negara penghasil minyak dunia dan setara dengan Pertamax Plus," ucap dia.
Seharusnya, lanjut dia, Menteri ESDM segera menginstruksikan Pertamina menyesuaikan harga BBM ini. Kalau harga BBM murah, semua sektor usaha seperti industri di dalam negeri dan UMKM pasti terbantu dalam mempertahankan usaha dan mencegah PHK. Selain itu, kemerosotan perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19 bisa dicegah.
