- Istimewa
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan persoalan harga bawang merah yang mahal dan sempat disorot khusus oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas. Menurut Airlangga, itu terkait masalah distribusi.
Harga di pasaran, seperti yang diungkit Presiden Jokowi, untuk bawang merah sampai menembus Rp51 ribu. Padahal harga eceran terendah adalah Rp32 ribu. Atas persoalan ini, Airlangga mengatakan distribusi akan diatur tetapi pemerintah tidak akan impor.
"Tidak ada rencana impor, Karena sebetulnya ada daerah yang berproduksi besar. Kita ketahui bawang merah di Jawa rata-rata Rp49 ribu - Rp47 ribu dan Rp45 ribu, tetapi memang kalau kita lihat di Jayapura memang masih ada yang Rp64 ribu, di Banda Aceh Rp 65 ribu, Sultra Rp53.750. Jadi seperti Mentan sampaikan ini masalah distribusi yang akan perlu didorong," ujar Airlangga, dalam keterangan pers usai rapat kabinet, Rabu 13 Mei 2020.
Presiden Jokowi juga menyinggung masalah harga gula yang masih tetap tinggi. Walau sebelumnya, persoalan ini menjadi sorotan dalam rapat-rapat sebelumnya. Pemerintah juga sudah membuka keran impor untuk menstabilkan harga gula dalam negeri.
Airlangga mengaku, persoalan yang dihadapi adalah kondisi negara lain. Akhirnya berpengaruh pada impor dan pasokan dalam negeri.
"Memang ada beberapa impor yang jadwalnya tertunda, karena beberapa deaerah di negara lain ada pembatasan akibat lockdown. Tentu ini ada pengalihan dari gula yang untuk makanan atau gula rafinasi ke pasar, diharapkan dengan pengalihan ini, harga bisa ditekan ke bawah. Memang itu yang menjadi salah satu persoalan akibat hal tersebut," jelas Ketum Golkar itu.
Di waktu yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan untuk bawang merah memang ada persoalan pada distribusi. Selain itu, menurut dia puncak panen raya bawang baru jatuh pada Juni.
Saat ini, kata Syahrul, ada 78.700 stok nasional untuk bawang. Maka distribusi bawang pada Mei ini harus tepat dilakukan. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu mengatakan akan langsung mendistribusikan, dengan meminta bantuan TNI.
"Tadi ada penegasan dari presiden untuk kami gunakan fasilitas TNI melakukan ini, menerebos ini. Sekali lagi kenaikan harga lebih banyak disebabkan oleh distribusi yang tidak normatif. Tetapi kami jika sudah diserah ke satu wilayah, maka stabilitasnya langsung bisa kita jaga," jelasnya.
