VIVA – Ombudsman RI menyatakan bahwa selama masa pandemi Corona banyak masyarakat yang melaporkan terkait bantuan sosial. Laporan itu diterima selama masa wabah berlangsung dan tercatat hingga kemarin sebanyak 387 aduan.
"Dapat kami laporkan grafik laporan pengaduan total sampai 12 Mei pukul 18.00 WIB itu ada 387 laporan yang masuk,” kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, Rabu 13 Mei 2020.
Dari jumlah aduan, disebutkan paling banyak datang dari Provinsi DKI Jakarta sekitar 70 persen. Diikuti Kota Depok, Bogor, Bekasi, Sumatera Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan. Lembaga yang mengawasi pelayanan publik ini bilang, banyak laporan yang masuk karena merasa bantuan sosial tidak merata dan tak tepat sasaran.
"Jumlah pengaduan berdasarkan substansi ke posko pengaduan Covid-19 Ombudsman terbanyak adalah terkait bansos itu ada 72 persen, diikuti dengan kedua adalah soal keuangan, kemudian transportasi, pelayanan kesehatan, dan keamanan,” ujar Amzulian.
Pada kesempatan yang sama, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih, menyatakan bahwa persoalan ini lantaran data milik pemerintah pusat dan daerah tidak selaras. Ia meminta, simpang siur soal data penerima segera diselesaikan.
"Data tidak akan kusut jika sejak awal pemerintah sudah sepakat siapa yang menanggung warga DKI dan pendatang," ujar Alamsyah.
Pos Indonesia Bakal Salurkan Bansos-PKH Buat 44.476 Keluarga Penerima Manfaat di Bali
PT Pos Indonesia (Persero) mengungkapkan, alokasi yang diterima pihaknya untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2.
