Survei: Mayoritas Warga Tidak Tahu RUU Cipta Kerja
- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
VIVA - Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja saat ini baru diketahui 26 persen orang saja. Hal itu berdasarkan survei terbaru yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Survei dilakukan terhadap 2.215 responden yang dipilih secara acak pada 8-11 Juli 2020. Margin of error survei tersebut diperkirakan +/-2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.
"Saat ini, baru 26 persen yang tahu RUU Cipta Kerja, mayoritas warga (74 persen) masih belum tahu. Ada kenaikan awareness pada RUU ini dibanding Maret lalu, tapi kenaikan itu masih sangat sedikit dalam lima bulan terakhir," kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, dalam video webinar, Selasa, 14 Juli 2020.
Baca juga: Rapat Kerja DPR, Lima Fraksi Usulkan Judul RUU Cipta Kerja Diubah
Sementara itu, dari 26 persen yang mengetahui itu, SMRC menyebut 52 persen responden mendukung pengesahan RUU itu. Sementara itu, yang tidak mendukung adalah 37 persen.
SMRC mengungkap, ada berbagai pendapat yang berkembang tentang RUU Cipta Kerja. Dari berbagai pendapat itu, yang paling banyak disetujui terkait RUU Cipta Kerja adalah membuka lapangan pekerjaan (56 persen) dan juga meningkatkan kemudahan berusaha (52 persen).
"Pendapat-pendapat lainnya tidak memperoleh persetujuan ataupun penyangkalan secara mayoritas. Dan hal ini mengindikasikan bahwa secara substansi RUU Cipta masih mengundang pro-kontra," ujar Deni.
Kemudian, di antara warga yang mengetahui RUU Cipta Kerja, sebanyak 58 persen mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan RUU ini untuk mengatasi krisis dan resesi. Kemudian, 35 persen tidak mendukung dan tujuh persen tidak tahu.
"Yang harus dibenahi dari RUU itu adalah substansi, yang masih mengundang pro-kontra, dan juga sosialisasi kepada masyarakat," tutur Deni. (art)
Said Iqbal Minta Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Tak Seperti Omnibus Law: Dibahas Tengah Malam di Hotel
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meminta DPR RI tidak buru-buru dalam membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Ketenagakerjaan.
