RUU PKS Dipastikan Tidak Mengandung Unsur Liberalis

Sejumlah perempuan memegang sebuah kertas bertuliskan Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual beberapa waktu lalu
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Kornelis Kaha

VIVA – Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tidak membawa paham dan kepentingan liberal. Pernyataan ini muncul setelah banyak diisukan jika RUU PKS hanya melegalkan dominasi kaum perempuan dan campur tangan negara pada wilayah domestik.

img_title Kekerasan Perempuan dan Anak Mengintai di Dunia Digital, Gubernur Kalsel Ungkap Langkah Pencegahannya

Amelia mengatakan RUU ini di dihadirkan semata-mata hanya untuk melindungi hak-hak warga negara karena beranjak dari data dan fakta bahwa, fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Demikian juga kekerasan fisik dan emosional, RUU PKS ini lebih berbasis pada perspektif perlindungan korban,” kata Amelia di Jakarta, Kamis, 16 Juni 2020.

img_title Diam-diam Berdampak Besar, Kekerasan pada Perempuan Picu Masalah Kesehatan Serius

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Tarik 16 RUU, Salah Satunya RUU PKS

Sebab, menurut Amelia beberapa bentuk kekerasan seksual yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi uraian delik dan unsur yang masih terbatas, belum menyediakan skema perlindungan, penanganan dan pemulihan korban.

img_title Kasus Kekerasan Perempuan-Anak Tinggi, DPR: Mengindikasikan Adanya Gunung Es Permasalahan yang Lebih Besar

“Kemudian kesulitan korban Kekerasan Seksual dalam mengakses layanan, tidak adanya sistem pemidanaan dan penindakan terhadap beberapa jenis kekerasan seksual, korban dan keluarga harus mendapat dukungan proses pemulihan dari negara, dan pelaku kekerasan seksual akan mendapat akses untuk rehabilitasi,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan Catahu 2020 Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 75 persen (11.105 kasus).

Sementara untuk ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas/publik dengan persentase 24 persen (3.602) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 0.1 persen (12 kasus).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43 persen), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25 persen), psikis 2.056 (19 persen) dan ekonomi 1.459 kasus (13 persen).

Pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.602 kasus. 58 persen kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas adalah kekerasan seksual yaitu pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus). Sementara itu persetubuhan sebanyak 176 kasus, sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut