- Istimewa.
VIVA - Puluhan emak-emak perwakilan dari berbagai komunitas UMKM yang terafiliasi dalam Perempuan Peduli Nusantara (PPN) menyambangi kantor ekonom senior, Rizal Ramli, di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Agustus 2020.
Emak-emak yang berasal dari Jakarta, Aceh, Medan Padang, Lampung, Bogor, Yogya, Solo, Sragen, Lombok, dan Gorontalo ini menyampaikan keluh kesah dan meminta solusi pada Menko Ekuin era pemerintah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu atas kondisi usaha yang ambruk akibat resesi ekonomi dan juga dampak pandemi Covid-19 atau corona.
Baca juga: Ngotot RI Sudah Resesi, Rizal Ramli Sebut Pemerintah Kebiasaan Bohong
Ketua Umum PPN, Inge Mangundap, mengaku kecewa dengan berbagai kebijakan tidak populis yang dikeluarkan pemerintah di tengah krisis.
Misalnya, sebut Inge, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tanpa adanya pemberitahuan ke publik, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sistem pendidikan online yang menambah beban biaya lantaran harus membeli kuota internet, dan penyaluran dana bansos yang masih semerawut.
"Pemerintah terkesan tak punya hati sama rakyatnya sendiri. Bayangkan, di saat krisis tega-teganya pemerintah naikin iuran BPJS, naikin TDL, dan sebagainya. Harusnya kan perhatikan dong industri kreatif, kredit untuk UMKM ditambah dan dipermudah," kata Inge.
Inge-pun membandingkan cara penanganan krisis ekonomi di era pemerintahan Jokowi dengan masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang dinilai lebih bijak dan membuahkan hasil yang sangat bagus.
"Era Gus Dur itu kan arsitek ekonominya Bang Rizal. Faktanya, beliau mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari minus 3 persen ke positif 4,5 persen kurang dari 2 tahun. Bahkan, di tengah krisis, gaji PNS, pensiunan, TNI dan Polri bisa naik 125 persen. Jadi, kita yakin banget kalau Bang RR mampu memperbaiki kondisi ekonomi sekarang ini," ujar Inge.
Sementara itu, Ketua Komunitas Pepes, Wulan, mengeluhkan perihal izin berusaha yang sulit di dapat dan dirasa berbelit pengurusannya, terutama untuk yang berada di level usaha ultra mikro. Dia menyampaikan bahwa mereka butuh akses permodalan, dan perizinan.
"Perizinan sulit dan biayanya mahal. Ini yang ingin kami sampaikan," tutur Wulan kepada RR.
Selain mereka, ada pula yang mengeluhkan soal persoalan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Juga soal buramnya pendidikan di masa pandemi COVID-19.
Dalam kesempatan itu, Rizal Ramli menuturkan bahwa untuk meningkatkan gairah berusaha bagi UMKM maka kredit harus dinaikan 50 persen dalam jangka waktu lima tahun. Selama ini, kata dia, masih 20 persen.
"Semua itu bisa kok," kata RR, sapaan akrab Rizal Ramli.
Terkait BPJS, Rizal menyoroti iuran yang dibayarkan oleh perusahaan seharusnya empat kali lipat daripada iuran yang dibayarkan peserta. "Belum lagi pengguna BPJS yang kaya dan harus dicover penyakitnya. Harusnya ada iuran tambahan untuk mensubsidi," kata RR.
