- istimewa
VIVA – Pihak Istana Kepresidenan RI menilai keberadaan infulencer dan pendengung atau buzzer di media sosial tidak bisa terelakkan lagi di era kekiniaan. Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, era demokrasi menghendaki ada pihak yang pro dan kontra.
Begitu juga para pendukungnya di media sosial. "Kita menganut demokrasi, pasti ada penguasa dan pasti ada oposisi, masing-masing ada buzzer-nya," kata Donny ketika dikonfirmasi, Jumat 4 September 2020.
Donny menyebut, tugas influencer maupun buzzer memang hadir untuk membela. Kalaupun pemerintah ingin menyampaikan kebijakan atau mengonfirmasi sesuatu, disebut sudah saluran yang resmi yakni menggunakan juru bicara.
Baca juga: Anggaran Influencer Rp90 Miliar, Istana: Apa Salahnya?
Ia memastikan, para buzzer yang dikritik oleh sejumlah kalangan baru-baru ini bukan datang dari pemerintah. Dia juga menegaskan, Istana tidak mengorganisir para buzzer.
"Pemerintah bekerja dan menyampaikan hasil pekerjaannya melalui jubir-jubir yang ada. Ketika ada buzzer yang berinisiatif untuk bertarung di media sosial membela pemerintah, itu hak mereka," ujarnya.
Donny yang dulu dikenal sebagai akademisi studi filsafat politik itu, menyebut semua pihak berhak melaporkan ke aparat hukum jika merasa difitnah atau menyebarkan kebencian lewat media sosial.
"Nah itu silakan diproses kalau seperti itu," kata dia. (ren)
Bea Cukai Sewa Buzzer? Ini Faktanya
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Heryanto menyatakan bahwa Bea Cukai tidak menyewa influencer sebagai buzzer.
