Daftar Pilkada, Calon Ini Memilih Berlari ke Kantor KPU
- Istimewa.
VIVA - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sunaryanto-Heri Susanto yang diusung Golkar, PKB, dan didukung Perindo dan beberapa parpol non-parlemen akhirnya mendaftarkan diri ke KPU Gunungkidul, Minggu, 6 September 2020. Sunaryanto memilih berlari dari rumah kediaman menuju ke Kantor KPU Gunungkidul.
Sebelum berangkat, Sunaryanto bersama istri Diah Purwanti menyempatkan diri sungkem kepada kedua orang tuanya, mbah Gijo dan mbah Welas. Dengan menepuk bahu, keduanya memberikan restu kepada anak pertamanya yang masih muda itu.
"Saya restui perjuanganmu, mugi Allah SWT meridhoi. Amin," kata Mbah Gijo.
Baca juga: Mayor TNI Sunaryanto Ikut Bertarung di Pilkada
Bagi Sunaryanto, restu kedua orang tua, terutama ibu adalah kekuatan luar biasa untuk mulai perjalanan pengabdian di bumi Handayani.
Sunaryanto sendiri memilih lari bukan tanpa alasan. Pertama di dalam situasi pandemi dia mengingatkan pentingnya olahraga untuk menjaga kesehatan. Kemudian secara filosofi untuk mengejar ketertinggalan tidak bisa hanya dengan jalan santai dan saktekane, namun harus lari kencang.
"Kita tahu kondisi alam Gunungkidul yang seperti ini, kondisi masyarakat dengan upah minimum kabupaten terendah di DIY. Bukan waktunya kita santai, namun kita harus berlari mengejar ketertinggalan," kata Sunaryanto.
Sesampai di Kantor KPU Gunungkidul, Sunaryanto disambut calon wakil Bupati Heri Susanto bersama Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman serta ketua tim kampanye Heri Nugroho yang juga ketua DPD Golkar Gunungkidul.
Dengan mengenakan pakaian training, pasangan ini masuk, mendaftarkan diri dan diterima semua komisioner KPU.
"Ini adalah pasangan terakhir yang mendaftarkan ke KPU, kita akan lakukan verifikasi setelah berkas pendaftaran kami terima," kata Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani.
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
