Polri Libatkan Preman Tegakkan Protokol COVID-19, Ini Penjelasannya
- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan
VIVA – Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy menjelaskan mengenai berkembangnya informasi yang menyebut Polri akan merekrut preman untuk menegakkan protokol COVID-19. Terkait hal tersebut Gatot memberikan klarifikasi.
Menurut Gatot, untuk protokol kesehatan COVID-19 penegakan akan dilakukan oleh Satpol PP karena itu merupakan perintah peraturan daerah. Oleh karena itu, Polri sifatnya hanya membantu dan mendampingi penegakan hukum tersebut. Hal yang kedua dilakukan Polri adalah membangun kesadaran kolektif untuk protokol kesehatan. Maka dari itu Polri berencana melibatkan pimpinan komunitas atau yang disebut pimpinan informal yang Gatot sebut dengan istilah ‘jeger’.
Baca juga: Mahfud MD Minta BIN Turun Tangan Usut Penusukan Syekh Ali Jaber
"Realitas kita pasar tradisional itu enggak ada pimpinan, kepala keamanannya, ada yang menyebutnya mandor di situ, ada yang menyebutnya jeger, preman. Mereka ini kan setiap hari di sana. Bukan kita merekrut tapi kita merangkul mereka. Pimpinan informal yang ada di komunitas itu untuk bersama membangun kesadaran kolektif untuk menaati protokol COVID-19. Jadi mereka tidak menegakkan perda, tidak," kata Gatot di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 14 September 2020.
Menurut Gatot, kerja sama dengan pimpinan informal tersebut akan lebih efektif karena pimpinan informal tersebut akan lebih sering berada di lokasi. Sedangkan jika hanya mengandalkan anggota Polri yang ditempatkan di tiap desa atau Bhabinkamtibmas tidak akan maksimal karena jumlahnya terbatas.
"Bhabinkamtibmas ada di setiap desa, tapi kan di situ ada beberapa pasar. Tidak mungkin juga setiap hari. Sedangkan pimpinan informal ini setiap hari di sana. Bukan mereka preman dari mana kita rekrut tidak, tapi mereka ada tentunya bersama komunitas ada mematuhi protokol," ujarnya.
Pimpinan informal yang akan dilibatkan, kata Gatot , memiliki tanggung jawab menerapkan protokol kesehatan di wilayahnya sehingga kedisiplinan protokol kesehatan dapat terus dijaga.
"Tokoh itu bertanggung jawab di sana mendisiplinkan, kita merangkul semua, bukan mereka menegakkan perda. Contohnya ada yang tidak pakai masker mereka 'ayo pakai masker' yang tidak jaga jarak, harus jaga jarak. Ada pimpinannya akhirnya timbul kesadaran kolektif saling mengingatkan," ujar Gatot. (lis)
