Sosok Teladan Sekda DKI Saefullah: Pemimpin dan Pendengar yang Baik
- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA – Kepala Sekretariat Presiden RI, Heru Budi Hartono, punya kenangan banyak dengan almarhum Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah. Menurut Heru, Saefullah adalah birokrat yang pekerja keras dan meniti karir dari bawah.
Keduanya diketahui pernah sama-sama menjadi bawahan Jokowi sewaktu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Waktu itu Gubernur-nya Pak Jokowi beliau bekerja dengan keras. Dan tentunya menjalankan kebijakan dari Pak Jokowi dengan baik," kata Heru kepada wartawan saat dikonfirmasi, Rabu 15 September 2020.
Baca juga: Anies Imbau Warga Tak Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka Sekda DKI
Heru dulu menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta. Saefullah sebelum menjadi Sekretaris Daerah adalah Wali Kota Jakarta Pusat. Heru pun merasa saat Saefullah sebagai Sekda adalah atasan yang baik.
Meski memegang Jabatan Sekda atau posisi birokrat paling tinggi di Ibu Kota, Saefullah juga terlihat tak pernah marah.
"Kalau saya selaku bawahan beliau, kebetulan lagi saya kan tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Tim Anggaran di daerah itu ada tiga, Sekda, Bappeda dan saya," kata Heru.
"Beliau sangat kooperatif, sangat mendengarkan usulan-usulan anak buah. Kedua, jarang marah. Ketiga, Pekerja keras," sambungnya.
Kerja keras Saefullah dikatakan Heru, menjadi contoh bagi pegawai negeri yang lain. Putra Betawi asal Rorotan ini selalu datang ke kantor jam 7 pagi. Di Rorotan pula Saefullah dimakamkan.
"Jam 7 pagi sudah di kantor, pulang malam. Keempat, sebenarnya beliau selalu olahraga loh kalau ndak badminton jalan pagi. Kesan saya itu, ya beliau orang baik lah, selama sekian tahun dengan beliau jarang marah. Dan yang paling berkesan itu beliau selalu  mendengarkan usulan dari bawah," ujar Heru. (ren)
Sekda DKI Marullah Matali Dilaporkan ke KPK, Begini Respon Pramono
Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengaku belum tahu soal adanya laporan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
