Muhammadiyah: Presiden Perlu Evaluasi Para Menteri
- VIVAnews/ Lucky Aditya.
VIVA - Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi dalam penanganan COVID-19. Haedar meminta kepada Jokowi untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri di kabinetnya dalam penanganan COVID-19.
Haedar meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh penanganan COVID-19. Haedar menyarankan jika diperlukan Jokowi diminta untuk mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal.
"Kehadiran presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian. Presiden perlu mengevaluasi para menteri," ujar Haedar dalam keterangan tertulisnya, Senin, 21 September 2020.
"Evaluasi menteri dilakukan agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya kepada presiden," sambung Haedar.
Baca juga: Sudah Tiga Menteri Jokowi Positif COVID-19
Haedar menilai perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan COVID-19 secara nasional agar keadaan terkendali. Haedar menegaskan bahwa dalam penanganan COVID-19, penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah konstitusi agar pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Haedar juga meminta kepada para elit politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.
"Dalam situasi pandemi COVID-19 yang semakin memprihatinkan seyogyanya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif. Para menteri tidak seharusnya membuat kebijakan yang kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat," tegas Haedar.
"Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan, termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa-raga dalam menangani Covid-19," tambah Haedar. (ren)
Muhammadiyah: Karhutla Tidak Boleh Dinormalisasi Sebagai Bencana Tahunan
Muhammadiyah mengajak masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena bisa menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
