- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja membuat peta politik di DPR terbelah. Aksi walk out atau WO Fraksi Demokrat saat paripurna DPR atas pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 lalu dinilai politikus PDIP Aria Bima sebagai drama politik yang basi.
Merespons tudingan itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Ossy Dermawan, mengatakan aksi WO Fraksi Demokrat dalam paripurna merupakan hal kecil. Namun, kata dia, hal kecil itu dilakukan dalam perjuangan besar untuk membela hak serta kepentingan rakyat.
Dia pun membalas dengan menyinggung momen paripurna DPR 31 Maret 2012. Ketika itu, tengah ramai isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Baca Juga: Politikus PDIP: Drama Politik Demokrat dan PKS Sudah Basi
Diketahui, Puan Maharani saat itu sebagai anggota Fraksi PDIP menangis dalam ruang paripurna karena memprotes kenaikan harga BBM. Aksi itu pun diikuti dengan WO Fraksi PDIP dari ruang paripurna.
"Tidak tepat disebut sebagai drama. Kecuali mungkin kalau ada tokoh yang menangis dalam sidang paripurna atau di depan publik, itu baru bisa dinamakan sebagai drama," ujar Ossy kepada VIVA, Jumat, 9 Oktober 2020.
Ossy heran dengan argumen Aria soal prinsip wong cilik yang sering disuarakan PDIP. Ia mengaitkan prinsip wong cilik dengan adanya penolakan rakyat terhadap UU Cipta Kerja atau Ciptaker.
"Kalau dikatakan wong cilik yang menjadi landasan mereka dalam mengambil keputusan, mengapa kemarin terjadi gelombang besar penolakan dari rakyat terhadap UU Ciptaker," lanjutnya.
Menurut dia, logikanya dengan muncul gelombang penolakan maka ada yang keliru dengan UU Ciptaker.
"Logika sehatnya, tentu ada yang salah dengan UU tersebut. Untuk itu, pemerintah serta DPR yang mendukung UU tersebut perlu melakukan introspeksi," tutur Ossy.
Sebelumnya, Politikus PDIP Aria Bima mengatakan mendukung UU Cipta Kerja mesti dilihat secara parsial dan tak cuma sebagian. Menurut dia, di era sekarang sikap pro wong cilik mesti dilakukan dengan cara yang smart.
Dia mengklaim saat PDIP berada di pemerintahan maka sudah berupaya membangun program baru seperti interkoneksitas laut, udara, hingga telekomunikasi. Hal ini yang tak dilakukan saat pemerintahan sebelum Jokowi, yaitu ketika Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan partainya, Demokrat.
Menurut Aria, pemerintahan Jokowi punya strategi agar jadi negara yang ikut menentukan ekonomi dunia. Dia pun menyinggung Demokrat dan PKS yang menolak UU Cipta Kerja.
"Nah, yang semacam-semacam ini, mungkin Demokrat dan PKS kaget-kaget. Jadi, saya tidak kaget (Demokrat dan PKS) menolak (UU Ciptaker), drama dan gara politik Demokrat dan PKS sudah basi." ujar Aria dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne yang dikutip VIVA, Jumat, 9 Oktober 2020. (ren)
