MK Terima Dua Permohonan Uji Materi UU Cipta Kerja
- vivanews/Andry Daud
VIVA - Mahkamah Konstitusi sudah menerima permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Hingga hari ini, MK sudah menerima dua permohonan uji materi.
“Sejauh hari ini, ada dua permohonan diajukan,” kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono, saat dihubungi, Selasa 13 Oktober 2020.
Baca juga: Massa Aksi 1310 Tolak Omnibus Law Padati Kawasan Patung Kuda
Dari laman mkri.id diketahui permohonan pertama diajukan oleh pertama karyawan kontrak bernama Dewa Putu Reza dan pekerja lepas Ayu Putri dengan nomor tanda terima 2034/PAN.MK/X/2020. Pada hari Senin 12 Oktober 2020, pukul 08.45.
Kedua pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal 59, Pasal 156 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 79 Ayat (2) huruf b dan Pasal 78 Ayat (1) huruf b klaster Ketenagakerjaan UU Ciptaker.
Permohonan kedua diajukan pada hari yang sama pada pukul 08.59, dengan nomor tanda terima 2035/PAN.MK/X/2020. Permohonan diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS) yang diwakili oleh Ketua Umum Deni Sunarya, dan Sekretaris Umum Muhammad Hafiz.
Dalam permohonan DPP FSPS meminta MK untuk melakukan uji materiil terhadap Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 undang undang Cipta Kerja. (ren)
Airlangga Tegaskan Jam Kerja Tetap 40 Jam, Usulan 45 Jam Pengusaha Ikuti Aturan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan jam kerja di Indonesia tetap 40 jam per minggu meski ada usulan pengusaha menaikkannya menjadi 45 jam.
