Aksi Tolak Omnibus Law Berlanjut, DPRD Kalbar Didemo hingga 4 Kali

Demonstrasi Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Kalimantan Barat
Sumber :
  • VIVA/ Ngadri

VIVA – Demo penolakan pengesahan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Pontianak, Kalimantan Barat, berlangsung cukup ramai. Bukan soal massa yang hadir saja, tapi jumlah aksinya. Dalam satu pekan ini sudah ada empat kali aksi unjuk rasa dari mahasiswa, aliansi buruh, dan organisasi masyarakat.

img_title Waspada Makin Marak Biro Umrah Terapkan Modus Ponzi

Dari sejumlah aksi unjuk rasa yang dimulai sejak 8 Oktober hingga 15 Oktober 2020 sudah ada sejumlah pendemo yang diduga berbuat anarki telah diamankan oleh aparat kepolisian. Bahkan, ada yang ditahan lantaran mengonsumsi narkoba.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Koordinator aksi unjuk rasa dari serikat buruh, Firmansyah mengatakan bahwa sikap serikat buruh tegas menolak UU Omnibus Law dan meminta kepada Presiden agar mencabut UU tersebut.

img_title 7 Tuntutan BEM SI Kalbar Terkait Karhutla: Minta Perusahaan Bertanggung Jawab hingga Penetapan Bencana Nasional

"Kami meminta kepada Bapak Presiden Jokowi agar mencabut UU Omnibus Law. Dan kepada anggota DPRD Provinsi Kalbar agar menyampaikan aspirasi kami ini kepada DPR RI dan pemerintah," ujar Firmansyah kepada VIVA, Kamis, 15 Oktober 2020.

Baca juga: Viral 'Anak Sultan' Ikut Demo, Pakai Atribut Harganya Capai Rp22 Juta

img_title Airlangga Tegaskan Jam Kerja Tetap 40 Jam, Usulan 45 Jam Pengusaha Ikuti Aturan

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Prabasa Anatur mengatakan, akan meneruskan aspirasi para buruh kepada DPR RI dan pemerintah pusat. Dan ia mengatakan bahwa DPRD Kalbar memiliki keterbatasan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Hari ini kami di DPRD menerima dua kali aksi unjuk rasa dari aliansi buruh dan organisasi masyarakat yang tujuannya sama yaitu menolak UU Omnibus Law dan meminta agar dibatalkan," ujarnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Daerah Kalimantan Barat Dony Charles Go mempersilakan warga berdemo, tapi harus mengikuti ketentuan yang ada. Ia mengingatkan agar menjadi bagian dari masyarakat pendemo yang bisa dipertanggungjawabkan setiap aksinya.

Ilustrasi perkebunan

Pemerintah Rangkul Warga Adat Dayak Selaraskan Hilirisasi Perkebunan dan Kearifan Lokal di Kalbar

Pemerintah berkomitmen teguh untuk tidak meninggalkan akar tradisi masyarakat di tengah pesatnya modernisasi sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia

img_title
VIVA.co.id
27 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut