Sultan Ungkap Diskriminasi Agama Pengungsi Erupsi Merapi pada 2010
- VIVA/Cahyo edi
VIVA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meninjau barak pengungsi erupsi Gunung Merapi Glagaharjo di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Selasa, 10 November 2020. Barak kini diisi oleh warga kelompok rentan asal Dusun Kalitengah Lor, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.
Saat meninjau barak pengungsian ini, Sultan sempat berdialog dengan para pengungsi maupun relawan yang membantu di sana. Dia mengungkap sekalian bercerita beberapa masalah di barak pengungsian saat erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010.
Salah satu permasalahan pada tahun itu adanya barak pengungsian yang didominasi oleh kelompok agama tertentu, sehingga warga yang berbeda agama tidak boleh masuk.
Sultan mewanti-wanti agar permasalahan serupa tak lagi terjadi. Dia memerintahkan Bupati Sleman dan Forkompimda agar memastikan tidak ada lagi diskriminasi semacam itu.
"Saya minta ke Pak Bupati dengan perangkat Forkompinda, [karena berdasarkan] pengalaman saya, tidak ada lagi pengungsian yang didominasi agama tertentu [seperti pada 2010] sehingga yang lain tidak boleh masuk. Saya tidak mau itu terjadi lagi," katanya.
"Saya pindahkan [warga] ke selatan, karena dikurung tidak boleh orang lain masuk, kecuali orang tertentu dengan agama tertentu," imbuh Raja Keraton Yogyakarta itu.
Sultan menegaskan, diskriminasi pada kelompok agama itu tidak dibenarkan dan semua warga merupakan tanggung jawab pemerintah. Tempat pengungsian pun difasilitasi oleh pemerintah untuk semua warga, tanpa memandang agama dan keyakinannya. (ren)
Baca: Mulai Terdengar Suara Gemuruh dari Puncak Gunung Merapi
Bupati Manggarai Akui Kewalahan Tangani Trauma Pengungsi Gempa, Butuh Bantuan
Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Herybertus Nabit, mengakui pemerintah daerah kewalahan dalam menangani psikososial warganya yang mengungsi akibat gempa bumi
