KPK Sebut Pemprov NTB Banyak Kehilangan PAD

Pantai Kuta, Lombok, Nusa Tenggara barat (NTB).
Sumber :
  • VIVA/Satria Zulfikar (Mataram)

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah Gubernur Zulkieflimansyah banyak kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. 

img_title Bima Arya Buka Peluang NTB dan NTT Terapkan Aturan Khusus seperti Bali

Hal itu terendus komisi antirasuah saat mendampingi Pemprov NTB dan Kejati NTB menangani masalah aset Gili Trawangan. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“KPK melalui Unit Koordinasi Wilayah (Korwil) akan terus mengawal penyelesaian atas aset Gili Trawangan. Sudah 1 tahun KPK mendampingi penyelesaian masalah aset tersebut. Dan saat ini Pemprov NTB telah mengirimkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejati NTB,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati kepada awak media, Kamis, 3 Desember 2020.

img_title Miris! 6.952 Anak di Sumbawa NTB Tak Sekolah, Masalah Ekonomi Jadi Penyebabnya

Ipi menjelaskan, untuk selanjutnya, Kejati NTB dalam pelaksanaan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara akan melakukan penelaahan dan mengambil langkah-langkah penyelesaian terkait kontrak kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT GTI.

Peninjauan kembali atas kontrak kerja sama ini, didasari atas upaya KPK untuk mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah. Sebab, di lokasi sekitar aset tersebut juga terdapat banyak permasalahan.

img_title NTB Dinilai Punya Potensi Besar Industri Kelapa

“Di lokasi aset tersebut saat ini banyak berdiri bangunan komersial. Namun faktanya tidak ada penambahan kontribusi bagi pemda, baik Provinsi NTB maupun Pemkab Lombok Utara. Selama ini Pemprov NTB hanya menerima royalti sebesar Rp22,5 juta per tahun,” kata Ipi.

Karena permasalahan aset itu, Ipi menilai Pemkab Lombok Utara juga tak bisa melakukan pungutan pajak daerah. 

“Sehingga dalam konteks pencegahan, secara paralel KPK juga mencegah hilangnya potensi penerimaan daerah dengan mendorong Pemprov NTB menggali potensi penerimaan daerah dari kegiatan komersiil yang saat ini sudah berjalan di lokasi,” ujarnya.

Ipi berharap, ke depan, masyarakat yang melakukan investasi kegiatan usaha di lokasi tersebut agar patuh dengan ketentuan yang dibuat oleh pemprov. “Ini untuk kepentingan bersama,” imbuhnya. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK diminta melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan (GTI) di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Keanehan dalam perjanjian pengelolaan aset milik negara tersebut harus diusut.

“BPK perlu lakukan audit investigasi. Jika merugikan keuangan negara baru KPK menyidik,” kata Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih kepada wartawan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut