- ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan satu faktor yang membuat pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah 2020 relatif tertib dari kerumunan adalah karena diatur jam undangan pencoblosannya. Menurut mendagri, ini adalah terobosan baru.
"Karena dengan diatur jam seperti gaya rumah sakit dokter appointment itu membuat kerumunan tidak terjadi dan kemudian ketegasan dari aparat baik Polri, TNI, Satpol PP, Linmas ini juga untuk masyarakat yang sudah memberikan hak pilih langsung pulang, yang tinggal hanya saksi-saksi itu juga membuat tidak terjadi kerumunan yang berarti," kata Tito, Senin 14 Desember 2020.
Terobosan-terobosan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu ini, lanjut Tito, juga didukung oleh semua pemerintah daerah. Baginya ini luar biasa sehingga partisipasi pemilih mencapai hingga 75,83 persen.
Tito memaparkan, di Amerika Serikat, tingkat partisipasi pemilihan presiden mencapai 66,7 persen dan ini katanya tertinggi selama 120 tahun AS menyelenggarakan pilpres. Kemudian Korea Selatan partisipasinya adalah 66,2 persen atau tertinggi selama 28 tahun.
"Jadi kalau kita bisa mencapai 75,83 persen ini kita melebihi Amerika, melebihi Korsel," kata Tito.
Mendagri mengungkapkan, pada tahun ini terdapat 96 negara yang melaksanakan pemilihan, baik itu nasional atau lokal. Jadi total ada 96 negara yang melaksanakan pemilihan. Dari 96 negara ini, pemilihan terbesar adalah AS. Kedua adalah Indonesia dengan potensi pemilih 100,3 juta.
"Maka kalau yang hadir 75,83 persen artinya hampir 76 juta masyarakat Indonesia ini. Kami kira ini adalah suatu hal yang patut kita banggakan sebagai bangsa bahkan mungkin ini dengan adanya model-model baru baik kampanye daring. Kemudian juga pengaturan jam yang membuat tidak terjadi kerumunan, petugas TPS menjadi lebih ringan karena ritmenya konstan," kata Tito.
Menurut Tito, model atau terobosan dalam Pilkada Serentak 2020 mungkin bisa menjadi model untuk pilkada atau pemilu di tahun-tahun ke depan. Tito juga mengaku sudah meminta kepada dirjen Otonomi Daerah Kemendagri agar nanti bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk membuat satu produk buku tentang pelaksanaan Pilkada 2020 ini.
"Karena ini pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, kita menghadapi di tengah pandemi semenjak 1945, kemudian kita bisa jadikan juga model ini disampaikan kepada negara-negara lain," kata mendagri.
