- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mendatangi markas Polda Metro Jaya di Jakarta untuk memenuhi panggilan polisi sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadapnya.
"Dipanggil untuk berita acara pemeriksaan (BAP)," ujar Ngabalin di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta pada Rabu 23 Desember 2020.
Dirinya mengaku merasa dirugikan atas tuduhan tersangkut korupsi bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Bahkan, kata dia, akibat fitnah tersebut, dia sampai dikeluarkan dari WhatsApp Group (WAG) mulai dari WAG keluarga, hingga rekan kerja. Dia menegaskan hal tersebut mengganggu kehidupannya.
"Saya merasa harus menggunakan hak konstitusional saya supaya jangan mereka membenturkan saya dengan lembaga negara. Tentu saja ini untuk meyakinkan kepada publik utamanya kepada keluarga, jangan sampai orang dengan fitnah. Opini dan isu ini orang menganggap bahwa apa yang mereka tuduhkan itu benar. Ini mengganggu saya dalam keseharian keluarga, anak istri dan teman-teman di kantor karena mereka pada keluarkan saya dari grup. It’s okay," katanya lagi.
Sebelumnya diberitakan, Ngabalin melaporkan dua orang terkait dugaan pencemaran nama baik. Lantaran dituding jadi aktor di balik operasi tangkap tangan (OTT) eks Menteri KKP Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ngabalin pun merasa difitnah oleh kedua orang tersebut berkaitan dengan perjalanan dinas dirinya keluar negeri bersama KKP yang dibiayai oleh pengusaha. Dirinya merasa sangat dirugikan atas hal ini.
"Saya melaporkan kepada Polda Metro Jaya menggunakan hak-hak konstitusi saya karena nama baik saya dicemarkan. Kemudian saya difitnah bahwa memiliki kontribusi sebagai orang yang berperan memenjarakan Pak Edhy Prabowo," ucap Ngabalin di markas Polda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis 3 Desember 2020.
Balas Prabowo, Ganjar Ingatkan "Yang Kerja Sama Saja Bisa Ganggu"
Ganjar Pranowo merespons pernyataan Prabowo Subianto tentang pihak yang tidak mau diajak kerja sama agar jangan mengganggu pemerintahannya pada periode 2024-2029.
