- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengklaim telah menyelesaikan konstruksi surat dakwaan Maria Pauline Lumowa, tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI melalui letter of credit (LC) fiktif. Karenanya, perkara Maria yang menjadi buronan selama 17 tahun ini pun segera disidangkan.
"Bahwa dari hasil penelitian berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum berpendapat perkara atas nama MPL dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Selanjutnya sebagaimana Pasal 143 ayat (1) KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Nirwan Nawawi dalam keterangan tertulis diterima awak media, Kamis, 31 Desember 2020.
Rencananya, kata Nirwan, berkas perkara atas nama terdakwa Maria Pauline Lumowa ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada awal Januari 2021.
Sebelumnya pada tanggal 6 November 2020 tim Penyidik Bareskrim Mabes Polri telah menyerahkan tersangka Maria Pauline Lumowa beserta barang bukti ke Kejari Jakarta Selatan.
"Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyiapkan 8 (delapan) pesonel Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap berkas perkara atas nama terdakwa MPL," kata Nirwan.
Maria Pauline Lumowa disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 6 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dalam kasus pembobolan kas Bank BNI Cabang Kebayoran Baru lewat letter of credit (LC) fiktif senilai Rp 1,2 triliun ini, polisi sejatinya menetapkan 16 orang sebagai tersangka termasuk Maria Lumowa dan Adrian Waworuntu.
Namun Adrian dan 14 orang lainnya telah menjalani hukuman, sementara Maria melarikan diri ke luar negeri selama 17 tahun. (ase)
Baca juga: Akhir Tahun, Polisi Gagalkan Peredaran 50 Kg Sabu ke Jakarta
Jaksa Tuntut Sekretaris MA Nonaktif Hasbi Hasan 13 Tahun Penjara, Ini Pertimbangannya
Jaksa JPU, pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menuntut hukuman penjara terhadap Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif, Hasbi Hasan, selama 13 tahun 8 bulan penjara.
