- Istimewa
VIVA – Kapolri Jenderal Idham Azis sudah mengirimkan surat permohonan penunjukan calon kapolri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan Idham saat acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) perwira tinggi (pati) Polri.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, surat permohonan penunjukan penggantinya diserahkan kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Selasa, 5 Januari 2021. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci isi surat tersebut.
“Surat sudah diserahkan kepada Mensesneg Pratikno kemarin,” kata Argo pada Rabu, 6 Januari 2021.
Menurut dia, Idham tidak mengajukan nama calon pengganti kapolri kepada Presiden Jokowi. Akan tetapi, kata dia, Idham hanya memberitahu bahwa akhir Januari 2021 akan memasuki masa pensiun.
“Pak Idham tidak mengajukan nama, menyampaikan memasuki masa pensiun 1 Februari 2021,” ujarnya.
Diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada akhir Januari 2021. Jelang Idham pensiun, sejumlah nama perwira tinggi (pati) Polri sudah bermunculan untuk menggantikan kursi Tri Brata 1.
Salah satu syarat menjadi calon kapolri adalah anggota Polri yang berpangkat jenderal bintang tiga atau komjen. Kini, ada beberapa pati Polri yang diembuskan calon kuat menggantikan Jenderal Idham pada akhir Januari 2021.
Di antaranya Wakapolri Komjen Gatot Edy Prabowo, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Polri Komjen Agus Adrianto hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyampaikan nama calon kapolri yang baru sudah disiapkan. Terkait nama atau inisial jenderal yang akan menggantikan Idham, Moeldoko menyatakan belum diketahui siapa pun.
"Prosedurnya sudah ada, tinggal tunggu waktu. Siapanya, pasti sudah ada," kata Moeldoko menanggapi pertanyaan wartawan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 4 Januari 2021.
Mantan Panglima TNI ini menambahkan, Jokowi selaku Presiden sudah mempertimbangkan sejumlah nama untuk mengisi kursi nomor satu di Korps Bhayangkara. Nantinya, Jokowi akan menyerahkan satu nama dan kemudian mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
"Berikutnya nanti keputusannya seperti apa, saya pikir sampai di situ saja," kata Moeldoko. (art)
Baca Juga: Batasi HAM, Maklumat Kapolri Panen Kritik Langgar Konstitusi
