Program Komponen Cadangan Diminta Jangan Bikin Boncos Anggaran Negara

VIVA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang (UU) pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara (PSDN) memunculkan pro dan kontra. Aturan itu sudah diteken Presiden Joko Widodo yang salah satunya mengatur program komponen cadangan atau komcad.

Baca Juga

Pemerintah Ubah Skema Pelatihan SPPI, Keselamatan Peserta Kini Jadi Prioritas Utama

Peneliti keamanan dan pertahanan, Beni Sukadis menyampaikan PP tersebut memunculkan pertanyaan urgensi dari komcad. Hal ini dinilainya wajar karena ada kekhawatiran militerisasi terhadap warga sipil dalam komcad lantaran ada TNI sebagai komponen utama pertahanan negara.

"Wajar, karena TNI masih dianggap sebagai instrumen politik. Dan, di sisi lain TNI sebagai komponen utama pertahanan negara belum selesai merampungkan reformasi internal," kata Beni dalam keterangannya yang dikutip pada Senin, 15 Februari 2021.

Baca Juga

Bootcamp Bela Negara, Upaya Memperkuat Karakter dan Ketahanan Masyarakat Sipil

Dia menjelaskan sesuai UU PSDN, komcad tak saja melibatkan warga negara. Namun, juga aspek sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana demi kepentingan pertahanan negara. Tapi, dari aspek pertahanan negara, ia bilang wajar jika suatu negara mempersiapkan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan. "Dan, hal tersebut merupakan praktek universal yang dilakukan berbagai negara seperti Jepang, Australia, AS, Perancis dan lainnya," tutur Beni.

Meski demikian, ia menekankan pemerintah harus bisa jelaskan secara rinci menyangkut pelaksanaan perekrutan dan pembinaan komcad. Dari aturan, calon anggota komcad secara jelas tertuang dalam pasal 37 (ayat 1 dan 2) UU PSDN. Lalu, ada juga pasal 54 (3) PP No.3/2021. Aturan tersebut menegaskan calon anggota komcad hanya berasal dari tiga segmen masyarakat yaitu pegawai negri sipil (PNS), pegawai swasta/pekerja dan mahasiswa. 

Baca Juga

4.000 ASN Jakarta Akan Ikut Latihan Militer, Menhan Bentuk Komponen Cadangan Mulai 2026

Dia mengatakan dengan menyasar tiga segmen tersebut, UU PSDN membatasi kategori asal calon anggota komcad. Pun, ia menyebut proses perekrutan komcad akan dilakukan dua tahap seleksi yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. 

"Dari proses seleksi kompetensi inilah seharusnya calon anggota komcad dapat terseleksi secara faktual dan ketat. Melalui seleksi kompetensi ini diharapkan mendapatkan calon yang memiliki tak saja keahlian dan kemampuan dalam bidang profesi tapi sekaligus sebagai kader bela negara potensial yang bergabung dalam komcad," jelas Beni.

Halaman Selanjutnya

Namun, ia menambahkan praktiknya komcad hanya digunakan saat menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida sesuai UU PSDN. "Sehingga Komponen Cadangan akan bertugas dengan mandat terbatas yaitu menghadapi perang konvensional yaitu serangan invasi dan agresi negara lain, serta menghadapi ancaman hibrida yang campuran ancaman konvensional," tuturnya.