Wapres Sebut Pemerintah Targetkan 1 Juta Vaksinasi COVID-19 per Hari

Wapres KH. Ma'ruf Amin (Foto/Twitter/KH.Maruf Amin)
Sumber :
  • U-Report

VIVA – Pemerintah menargetkan 1 juta vaksinasi COVID-19 per hari. Hal ini untuk mempercepat proses distribusi vaksinasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Penyakit Menular Arbovirosis Jadi Ancaman Baru, Menkes Budi: Lakukan 5 Hal Ini untuk Menanganinya

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, upaya memutus rantai penularan virus Corona Virus Disease-2019 (COVID-19), pemerintah telah memulai program vaksinasi COVID-19 di Indonesia sejak 13 Januari 2021.

Hal ini dilakukan agar 182 juta penduduk dapat menerima vaksin dalam waktu 15 bulan, sehingga kurang dari satu tahun akan tercapai kekebalan komunitas (herd immunity).

WHO: Imunisasi Global Menyelamatkan 154 Juta Jiwa Selama 50 Tahun Terakhir

“Nah karena itu makin hari makin naik, makin hari makin naik, dan target kita adalah 1 juta per hari. Ini harus dicapai dan ini juga permintaan Presiden supaya itu diperoleh,” ujar Ma'ruf Amin di Jakarta, Kamis, 25 Februari 2021.

Ia mengungkapkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19, di antaranya dengan menyederhanakan prosedur teknis seperti registrasi, distribusi, dan data penerima vaksin.

5 Syarat Kucing Peliharaanmu Sudah Bisa Divaksin Biar Tetap Sehat

Jumlah vaksin juga akan ditambahkan, tidak hanya mengandalkan impor, tetapi mempercepat produksi vaksin yang dibuat di dalam negeri. Selain itu, vaksinatornya juga diperbanyak dari TNI-Polri. 

Di tambah lagi dengan tempat vaksinasi yang diperbanyak, tidak hanya di rumah sakit pemerintah, namun rumah sakit swasta pun dilibatkan, dan sejumlah tempat lain yang akan difungsikan.

“Bahkan di Jawa Barat itu bukan hanya Puskesmas, tapi juga semacam pos-pos ya, gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi,” katanya.

Terkait informasi yang beredar mengenai vaksinasi mandiri, hal tersebut dapat dilakukan untuk membantu mempercepat tercapainya target vaksinasi. Namun tetap dalam koridor regulasi yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan pemerintah.

“Dan memang kita sedang ingin coba mencari alternatif-alternatif untuk mempercepat tercapainya target itu,” katanya. 
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya