- Dok. Demokrat
VIVA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa penobatan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara, merupakan hal yang tidak menunjukkan jiwa ksatria dan sangat memalukan.
"Dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumut, ya sungguh sesuatu yang tidak terpuji, tidak ksatria, dan memalukan karena jauh dari moral etika dan keteladan di partai ini," kata AHY di Jakarta, Minggu 7 Maret 2021.
Karenanya, AHY mengatakan bahwa pihaknya tentu memiliki hak dan kewajiban moral melawan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) hasil KLB Deli Serdang, yang menurutnya tidak sah itu.
Dia menambahkan, polemik semacam ini bukan hanya ujian terhadap kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, tapi juga tantangan dan ujian terhadap masa depan demokrasi dan keadilan di Indonesia.
"Jadi ini bukan hanya masalah internal partai. Semua partai memiliki dinamikanya tersendiri. Ada mereka yang mungkin kecewa, ada mereka yang mungkin sakit hati karena kepentingannya tidak dapat diwujudkan. Itu biasa," ujar AHY.
Oleh sebab itu, AHY menekankan bahwa Partai Demokrat sendiri telah memiliki segala instrumen untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga di internal partai seperti ini. Meskipun, polemik kali ini diakui AHY memang sungguh berbeda dibandingkan dengan sejumlah dinamika Partai Demokrat sebelumnya, karena aktor yang berperan justru berasal dari pihak eksternal partai.
"Yaitu KSP saudara Moeldoko yang terlibat langsung dan dengan kesadaran penuh mengambil kepemimpinan Partai Demokrat secara tidak sah, secara ilegal, dan secara inkonstitusional," kata AHY.
Dia menilai, apabila pihaknya diam dalam GPK PD kali ini, itu artinya sama saja bahwa Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di Indonesia. Sebab, lanjut AHY, secara terang-terangan ada sejumlah orang yang berkomplot untuk motif pribadi, uang, kekuasaan, kedudukan, kemudian semena-mena melakukan segala cara tanpa memandang konstitusi Indonesia.
"Kemudian seolah-olah mereka bisa berkuasa begitu saja. Ini adalah sebuah contoh buruk dalam demokrasi. Banyak pihak masyarakat luas yang mengatakan (tindakan seperti ini) terlalu berlebihan, cross the line, too much and too far," ujarnya.
