BPOM Disindir, Longgar ke Vaksin Luar tapi Persulit Vaksin Nusantara
VIVA – Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, mempertanyakan mengenai Vaksin Nusantara yang terlihat dipersulit oleh pihak Badan POM RI. Sementara vaksin-vaksin dari luar negeri, cenderung diperlonggar.
Itu menjadi pertanyaan Saleh, dalam rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX yang menghadirkan sejumlah pihak. Seperti Menkes, Menristek/Kepala BRIN, hingga Kepala BPOM RI.
Dalam tayangan youtube resmi milik DPR, Saleh memfokuskan pembahasannya pada Vaksin Nusantara. Menurutnya, pengembangan vaksin ini memang identik dengan mantan Menkes Terawan Agus Putranto. Walau sebenarnya tidak, karena penelitiannya juga dibiayai oleh negara.
Saleh mengatakan, Vaksin Merah Putih yang dikembangkan di dalam negeri saat ini menggandeng sejumlah lembaga dan universitas. Tapi tidak tercantum dari Universitas Diponegoro (Undip), yang mana kampus ini mengembangkan Vaksin Nusantara.
Baca juga: Pengurus Demokrat Seluruh Jatim Notariskan Kesetiaan ke AHY
"Nggak ada juga Undip pak, berarti seakan-akan Vaksin Nusantara diam-diam bikin sendiri. Dan yang paling pahitnya lagi adalah yang muncul di luar sana, sekaan-akan Vaksin Nusantara itu adalah keinginan pribadi Jenderal Terawan. Inikan penting ini. Karena soal ini jangan sampai membuat distorsi pemikiran dan pemahaman kita," jelas Saleh, dikutip Kamis 11 Maret 2021.
Anggota dari Fraksi PAN ini mengatakan, Vaksin Nusantara seolah-olah bukan menjadi bagian proyek tersebut. Tapi pemerintah juga tidak bisa menjabarkan apakah vaksin ini berbahaya.
Dalam penelitian, jelasnya, ada dua falsafahnya yakni justifikasi dan falsifikasi. Jika memang tidak percaya keampuhan Vaksin Nusantara, menurutnya harus difalsifikasi. Dengan menunjukkan data yang meruntuhkan bahwa vaksin itu berbahaya atau tidak berguna. Padahal menurutnya anggaran juga dari negera.
Mantan Ketum Pemuda Muhammadiyah itu menyoroti keberadaan Komite Etik. Dia mempertanyakan, apakah keberadaan komite ini yang membuat Vaksin Nusantara lamban bekerja. Karena menurutnya, etika penelitian itu berlaku umum.
"Jujur saja vaksin ini kepentingan negara itu banyak. Negara-negara lain juga kepentingannya banyak sama negara kita. Kita ada 273 juta lebih rakyat Indonesia yang harus kita amankan semua agar sehat daripada virus ini, jangan nanti ujung-ujungnya komite etik, komite etik," jelas Saleh.
