- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik kinerja Perum Bulog di bawah kendali Budi Waseso (Buwas). Sebab, Bulog dinilai gagal dalam melakukan tugasnya menyerap gabah dari petani dan menyalurkan beras tersebut. Tentu, hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan petani lokal.
Anggota Komisi VI DPR RI, Mukhtarudin mengatakan persoalan pangan ini harusnya tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mewacanakan impor beras tentu bukan tanpa dasar dan perhitungan yang jelas. Salah satunya bisa karena faktor kinerja Bulog.
"Sekali lagi, soal impor beras itu baru sebatas rencana Kemendag yang melihat serapan Bulog rendah dan rencana itu kan sebagai antisipasi,” kata Mukhtarudin pada Jumat, 26 Maret 2021.
Misalnya, kata dia, bicara hulu serapan Bulog rendah selama ini dan bicara hilirnya pun demikian. Dimana, harga jual Bulog kurang bagus. Saat ini, stok beras 800 ribu ton, terdiri dari 500 ribu tonnya saat ini cadangan, ditambah 300 ribu ton hasil import tahun 2018. Tentunya, mutu berasnya pun kurang baik.
Oleh karena itu, Mukhtarudin melihat keberadaan Bulog selama ini kurang begitu maksimal soal urusan pangan ini. Sampai Februari 2021 ini, kata dia, baru 35.000 ton beras yang mampu diserap Bulog. Padahal, target serapan tahun 2021 ini sebesar 1,5 juta ton.
“Bagaimana bisa mencapai itu kalau serapannya saja rendah. Bahkan, banyak gudang-gudang Bulog yang kosong. Sebaiknya, Bulog dibubarkan saja kalau kinerjanya kurang bagus," ujarnya.
Sementara Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengakui adanya potensi kerugian keuangan negara dan jumlahnya pun tidak sedikit. Menurut dia, jika ada sebanyak 300 ribu ton beras yang gagal jual, lalu harga per kilo sekitar Rp8.000. Maka, potensi kerugian sudah mencapai Rp2,4 triliun.
"Makanya jangan ulangi kesalahan yang sama. Itu bukan uang APBN, tapi utang bank dengan kredit komersial. Harus benar-benar dihitung dengan baik. Kita serahkan ke hasil pemeriksaan BPK, tapi semua BUMN kan memang harus diaudit,” jelas Daniel.
Baca juga: Tolak Impor Beras, PDIP Sebut Ingin Lindungi Kebijakan Jokowi
Dapat Arahan Jokowi, Airlangga Minta Otoritas di Pelabuhan Kerja 24 Jam Atasi Penumpukan Kontainer
Airlangga katakan hal tersebut sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yang menginginkan permasalahan kontainer tertahan di pelabuhan segera selesai.
