- instagram @nadiemmakarim
VIVA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim meminta kepada jajaran tim agar dalam penyusunan buku sejarah Indonesia lebih cermat lagi. Sehingga, tidak terjadi polemik di tengah masyarakat.
Kamus Sejarah Indonesia tengah menjadi polemik lantaran pendiri organisasi terbesar Nahdlatul Ulama, KH. Hasyim Asy’ari tidak masuk dalam buku sejarah Indonesia yang disusun oleh Kemendikbud.
"Tentunya kami harus punya tim yang secara komprehensif lebih ketat melakukan penyaringan konten dari pada buku-buku yang dipublikasikan. Apalagi yang hubungannya dengan sejarah, itu adalah pesan saya pada tim saya," kata Nadiem di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis, 22 April 2021.
Nadiem menegaskan, bahwa persoalan ini agar tidak terulang kembali. Sebab, dalam penulisan sejarah ini sangat sensitif, dan perlu masukan dari ormas, dan para sejarawan di Tanah Air.
"Di masa saya, itu jangan terjadi lagi. Hal sensitif seperti sejarah harus kita benar-benar ada panelnya dan sejarawan dan ormas terlibat. Jadi itu merupakan inisiatif baru," ungkapnya.
Menurut Nadiem, dengan adanya isu ini pihaknya akan lebih meningkatkan quality control di Kemendikbud. Isu seperti ini akan membuat kualitas pembelajaran lebih baik, dan agar dalam penyusunan buku dalam hal ini sejarah Indonesia agar lebih baik lagi ke depannya.
"Semua hal yang menciptakan isu seperti ini adalah pembelajaran yang sangat baik sehingga kita bisa menciptakan dan mempublikasikan buku-buku dengan kualitas yang jauh lebih baik," katanya.
Nadim menambahkan, bahwa Kemendikbud juga telah membangun sebuah Museum KH. Hasyim Asy’ari di Jombang, Jawa Timur. Hal itu sebagai penghormatan atas kontribusi dari seorang tokoh pahlawan Indonesia tersebut.
"Mengingatkan komitmen kita kepada pendiri dan tokoh NU seperti Hasyim Asy'ari bahwa sebenarnya Kendikbud yang membangun museum Hasyim Asy’ari dan kami mempublikasikan buku mengenai Hasyim Asy’ari. Jadinya ini benar-benar suatu hal yang kami dukung selama ini," ujarnya.
Kepala BPIP: Tidak Ada Alasan Menunda Pendidikan Pancasila untuk Diajarkan
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP), Yudian Wahyudi meminta satuan pendidikan dan perguruan tinggi untuk segera mengimplementasikan buku teks utama (BTU) Pend
