Bupati Alor Ngamuk ke Anak Buah Risma Gara-gara PKH Diurus Parpol

Bupati Alor, Nusa tenggara Timur (NTT), Amon Djobo
Sumber :
  • http://alorkab.go.id

VIVA – Bupati Alor, Nusa tenggara Timur (NTT), Amon Djobo ngamuk dan memarahi staf Kementerian Sosial (Kemensos) gara-gara penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos bukan diurus oleh pemerintah daerah setempat, tapi diserahkan kepada Ketua DPRD Alor Enny Anggrek yang merupakan kader PDIP.

Realisasi Penyaluran Bansos oleh Pos Indonesia Kuartal I-2024 Capai 60.562 KPM

Video kemarahan Bupati Alor itu pun akhirnya viral di media sosial. Bupati Djobo yang dikonfirmasi awak media membenarkan kejadian tersebut.

Ia mengaku memarahi para staf Kemensos gara-gara bantuan dari kementerian yang diberikan kepada DPRD.

Naik Drastis, Belanja Bansos Pemerintah Pusat Januari 2024 Tembus Rp 12,45 Triliun

"Video itu betul. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD padahal seharusnya pemerintah daerah yang bagi," kata Bupati Djobo saat dikonfirmasi, Rabu, 2 Juni 2021.

Ia tidak mempersoalkan soal video itu viral. Dia hanya menyayangkan sikap oknum yang membuat dan menyebar video itu. "Siapapun yang membuat dan menyebar video itu dialah yang harus bertanggung jawab," tuturnya.

Pos Ind Salurkan Bansos Sembako dan PKH Triwulan I di Magelang, 4 hari sudah mencapai 97 Persen

Sebelumnya, sebuah video berdurasi 3 menit 9 detik viral di jagat maya, Selasa malam 1 Juni 2021. Video tersebut mempertontonkan Bupati Alor, NUsa Tenggara Timur, Amon Djobo sedang memarahi staf Kementerian Sosial. 

Tak hanya itu, dalam video tersebut terekam jelas Bupati Djobo menyindir Menteri Sosial Rismaharini hingga menyeret Presiden Jokowi.
 
Dalam video tersebut memperlihatkan Bupati Djobo sedang memarahi staf Mensos Risma terkait teknis penanganan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Ia kesal lantaran bantuan itu bukan diurus oleh Pemerintah Kabupaten Alor tetapi malah diurus salah satu partai politik dan dibagikan oleh ketua DPRD di wilayah Dapilnya.

Saking kesal, ia menuding bahwa ada iming-iming politik dibalik bantuan itu. 

Laporan: Jo Kenaru/NTT

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya